Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengapresiasi langkah DPR RI yang sudah merilis program Open Parliament yang berisi keterbukaan dan akses publik terhadap parlemen. Dengan program ini diharapkan kinerja DPR RI semakin meningkat. Dan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mendeklarasikannya.

Demikian diungkapkan perwakilan WFD Indonesia Agus Wijayanto usai menjadi narasumber dalam workshop bertajuk Peningkatan Akuntabilitas DPR RI Melalui Implementasi Keterbukaan Parlemen, di Kota Tangerang, Banten, Sabtu (26/1/2019). “Inisiasi DPR dalam menjalankan Open Parliament merupakan langkah yang sangat positif dan harus diapresiasi,” kata Agus.

Agus menilai, langkah DPR RI dengan program ini sangat luar biasa. Bahkan, DPR RI langsung menyusun lima rencana aksi sebagai implementasi untuk menyukseskan Open Parliament. Langkah ini sudah dirilis pada Agustus 2018 lalu. Bahkan pada 2011, lanjut Agus, Pemerintah Indonesia juga sudah merilis Open Goverment dan menjadi salah satu dari delapan negara yang memulai langkah keterbukaan. 

“WFD sebagai lembaga yang mendukung kerja sama parlemen di berbagai negara, menganggap ini sebagai langkah yang baik dan berkomitmen untuk membantu DPR berjejaring dengan parlemen lain yang juga melaksanakan Open Parliament. Secara regional kita bisa menjadi lead atau contoh bagi parlemen ASEAN,” aku Agus.

Sementara lima rencana aksi DPR RI yang mendapat apresiasi WFD adalah pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI. Keempat, penyusunan peta jalan Open Parliament Indonesia. Dan kelima, penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.(*)