Komisi III DPR RI memberikan evaluasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2018. Beberapa isu menjadi sorotan, diantaranya capaian kinerja pencegahan korupsi tahun 2018, rencana target kinerja KPK tahun 2019, serta implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi dan roadmap KPK dalam tujuan pembangunan budaya anti korupsi.

“Kami ingin dengar penjelasan Ketua KPK terhadap evaluasi dan capaian kinerja pencegahan korupsi tahun 2018 dan rencana target kinerja KPK di tahun 2019,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat RDP dengan jajaran Komisioner KPK yang dipimpin Agus Rahardjo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Dalam kesempatan ini, legislator Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya mendukung segala upaya untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, serta mendorong KPK untuk terlibat aktif dalam pencegahan politik uang di tahun politik.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti tentang kinerja KPK dalam ruang lingkup demokrasi. Didik menyoroti adanya kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya. Hal ini ia dapatkan sebagaimana masukan yang disampaikan masyarakat. Karena itu, Didik mengungkapkan bahwa roadmap pemberantasan korupsi jangan hanya bagus di atas kertas saja, tetapi hasilnya harus menjadi prioritas utama.

“Bahwa KPK harus terlibat aktif dalam melahirkan demokrasi yang efektif kebijakan publik. Terkait dengan kebijakan publik ini perlu dikritisi karena banyak kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya banyak persoalan rakyat yang disampaikan kepada kami. Jangan sampai roadmap yang disusun KPK hanya sebatas tulisan di atas kertas, tapi perlu ditinjau hasilnya apa,” terang legislator Partai Demokrat itu.

Meski demikian, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KPK dalam memberantas tindakan korupsi.Namun kinerja yang baik ini perlu ditingkatkan lagi, terlebih Indonesia akan melewati proses Pemilu 2019, sehingga kerja-kerja pemberantasan harus dilakukan lebih objektif.(*)