TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan pegawai KPK yang terdiri dari berbagai direktorat berjejer rapi membentuk semacam barikade mengelilingi Gedung Merah Putih KPK.

Aksi yang dinamai "Aksi Solidaritas untuk Gilang: Barikade Rantai Manusia" itu digagas oleh Wadah Pegawai (WP) selaku pihak yang menaungi para pegawai.

Sebelum membentuk barikade, sejumlah pegawai termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan, Juru Bicara Febri Diansyah, serta Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

Dalam kumpulan pegawai yang kebanyakan mengenakan masker tersebut, terlihat kertas yang ditulisi "Penegakan Hukum Tidak Boleh Ditunda" dan "Kami Tidak Takut".

"Kami melaksanakan aksi solidaritas untuk kawan kami yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Kami membentuk suatu rantai manusia sebagai simbol bahwa pegawai KPK akan tetap saling melindungi dalam rangka penangkapan terhadap para koruptor yang ada di negeri ini," ucap Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca: Debat Tak Berpengaruh Terhadap Elektabiltas Capres dan Cawapres

Yudi pun mewakili 1800 pegawai KPK lainnya mengutuk keras para pelaku penganiayaan dua pegawai KPK, termasuk penyelidik Muhammad Gilang Wicaksono yang mengalami retak pada hidung, luka memar, dan sobek di bagian wajah.

"Kami mengutuk keras dan mengecam karena teman kami sedang melaksanakan tugas, yang bersangkutan adalah pegawai KPK sekaligus penegak hukum," tutur Yudi dengan lantang.

Ia pun meminta pihak kepolisian agar serius menangani perkara ini. Apalagi ditambah telah ditingkatkannya status penanganan perkara ke tingkat penyidikan.

"Kami meminta Kapolri untuk serius dan memprioritaskan masalah penganiayaan terhadap pegawai KPK," kata Yudi.

Baca: Saat Maruf Amin Tanyakan Kartu Sakti Jokowi di Payakumbuh

Sebelumnya, telah terjadi penganiayaan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Minggu (3/2/2019) dini hari.

Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.