TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majlis Ulama dan Umara Nusantara (Maulana) menggelar Istighotsah Akbar bersama warga Nahdlatul Ulama Jakarta Utara dan silaturrahmi kader MKNU di Pondok Pesantren Asholihinal Abror, Rorotan, Jakarta Utara, Kamis, (07/02/19).

Acara ini dihadiri Katib Syuriah PBNU yang juga Inisiator Majelis Ulama dan Umara Nusantara (MAULANA) KH Nurul Yakin Ishak, Pengasuh Pondok Pesantren Salafi Assholihinal Abror KH Mukhlis Fadil, Pimpinan Pondok Pesantren Tremas yang juga Katib Syuriyah PBNU KH Lukman Harits Dimyati, Al Habib Salim bin Sholahudin bin Jindan serta ratusan banser, Ansor, IPNU dan Muslimat NU dan alumni MKNU.

Istighotsah bukan saja merupakan tradisi bagi nahdliyyin, tapi juga sudah menjadi kebutuhan. Dengan beristighotsah dapat membentuk karakter kita menjadi lebih baik, memperbaiki akhlaq dan adab kita kepada sesama.

Apalagi sekarang ini banyak yang cara berpikirnya terbalik, logikanya terbalik.

"Sekarang ini banyak orang yang logika berpikirnya terbalik. Yang haq dibilang batil yang batil dibilang haq. Yang benar dibilang hoax yang hoax diqnggap benar. Yang alim beneran dicaci maki yang gak bisa ngaji, gak bisa shalat diabggap ulama. Fitnah dianggap biasa yang nyata dibilang pencitraan". kata Katib Syuriah PBNU yang juga Inisiator Majelis Ulama & Umara Nusantara (MAULANA) KH Nurul Yakin Ishak yg kerap disapa KNY ini.

Dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bahwa peran Ulama dan santri Nahdlatul Ulama sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena itu saatnya sekarang Kyai ikut terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan negara ini.

"Saatnya sekarang Kyai menentukan arah kebijakan negara, kita jangan hanya seperti dorong mobil mogok, mobilbya jalan kita ditinggal, makanya Kyai Ma'ruf Amin harus menang". Tegas KNY.

Sementara itu Habib Salim bin Jindan menegaskan Negara kita ini negara yang berlandaskan Pancasila, Habib mengajak kita menjaga, mempertahankan NKRI dan menyerukan kepada yang tidak suka Pancasila dan demokrasi untuk keluar dari Indonesia

"Hai kalian yang tidak suka dengan demokrasi, tidak suka dengan Pancasila, tidak suka dengan NKRI keluar kalian dari Indonesia," pungkasnya.