TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Berita bohong (hoaks) terhadap pemerintahan yang sah merupakan bentuk ketidakmampuan pihak lain untuk bersaing secara sehat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Penyebarluasan berita dan informasi yang tidak berdasarkan data valid yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketidakmampuan dari pihak lain untuk mengakui keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam seminar "Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019", di Padang, Minggu (10/2/2019).

Hadir dalam seminar tersebut hadir Ketua Umum Harmoni Indonesia Firdaus Ali, Bupati Solok dan beberapa pejabat pusat serta Sumatera Barat lainnya.

Baca: Pemerintah Terus Diserang Berita Hoax, Moeldoko: Sungguh Saya Tidak Rela

Sidarto melanjutkan isu seperti China, PKI, anak haram merupakan berita yang sama sekali tidak memiliki dasar validitas.

"Inti dari berita-berita seperti itu hanya untuk mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang sudah kondusif," kata Sidarto.

Lebih lanjut, Sidarto mengatakan bahwa petanahan presiden adalah orang yang selalu melaksanakan shalat lima wakti dan pandai membaca Al'Quran .

"Sementara kandidat lain merupakan kebalikan dari presiden Jokowi, tidak rajin shalat dan tidak bisa baca Al Quran," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Sidarto Danusubroto mengatakan, Capres Nomor Urut 1, memang sudah menjadi sosok yang sederhana semenjak menjadi calon Wali Kota Solo.

"Bahkan setelah menjadi presiden juga seperti itu tetap menjadi sosok yang sederhana," katanya.

Ketua Umum Harmoni Indonesia, Firdaus Ali mengatakan, Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk membalas hoax yang disebarkan oleh lawan politiknya.
"Banyak isu yang tersebar di tengah masyarakat. Tapi, Jokowi tidak pernah ingin membalas itu.

Padahal beliau memiliki kekuatan yang bisa membalas itu," ujarnya.

Terkait hutang, katanya, selama empat tahun pemerintahan Jokowi menambah hutang 1.644,23 triliun tapi juga membayar 1.600 triliun hutang.

Dengan itu, Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur seperti pembangunan embung, jalan, dan hal lainnya.

"Bahkan dalam pemerintahan 4 tahun terakhir pembangunan melebihi 10 tahun kepemimpinan sebelumnya. Di zaman bapak Soeharto pun bisa dibandingkan," katanya.

Ia mengatakan, bagi masyarakat Minangkabau yang mendukung Jokowi, jangan pernah takut menyebarkan kebenaran dalam mendukung Jokowi. Bahkan, untuk kampanye pun jangan takut untuk bersuara.

Pada kesempatan ini, Jokowi dilantik sebagai Bapak Bijaksana Anti Hoaks.

Ketua Panitia Seminar, Diki Syambara mengatakan, masyarakat yang konfirmasi untuk hadir sebanyak 567 dan yang hadir 450 orang.

"Seminar ini untuk menangkal hoax yang berada di tengah masyarakat yang berpotensi memecah belah," katanya.