TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Idrus Marham mengaku siap menjalani sidang kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dia mengaku akan memberikan keterangan sepengetahuannya mengenai kasus tersebut.

"Prinsip saya bahwa memang semua harus dibuka di persidangan," kata Idrus, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Selasa (12/2/2019).

Mantan menteri sosial itu menegaskan akan memaparkan soal dugaan keterlibatannya di kasus itu di persidangan. Menurut dia, upaya itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum untuk keadilan.

"Kalau menegakan hukum untuk keadilan, fakta-fakta hukum itu menjadi dasar, fakta-fakta persidangan menjadi dasar," kata dia.

Baca: Dirut PLN Akan Bersaksi di Sidang Idrus Marham

Mengenai rencana Direktur Utama PLN Sofyan Basyir akan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang hari ini, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu tidak bisa menjawab.

"Tidak tahu, saya nanti dianggap tukang sulap. Nanti saja ya, tanya setelah persidangan," tambahnya.

Pada Selasa ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi. Ada tiga orang saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK ke persidangan.

Baca: Soimah Ngakak Saat Jokowi Contohkan Panggil Iriana Bila Tinggal di Istana, Ibunda Kaesang Menoleh

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, yaitu Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Selain Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan dan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji dijadwalkan bersaksi untuk perkara tersebut.

Mereka sebelumnya juga pernah bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa lain.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Idrus Marham bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih terlibat menerima uang Rp 2,25 Miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Johanes Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd). Uang itu diberikan untuk proyek Independen Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Dalam surat dakwaan itu, JPU pada KPK menyebut pemberian uang itu diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Rencananya, proyek akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Semula, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU.

Tetapi, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, akhirnya Kotjo menemui Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Lalu, Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selama perjalanan kasus ini, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Di dalam surat dakwaan disebutkan, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu mengisi jabatan ketua umum Golkar, karena Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

JPU pada KPK menduga Idrus berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Idrus disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Atas perbuatan itu, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.