TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis lingkungan sekaligus mantan Deputi Lingkungan Walhi, Ridho Saleh menilai Capres Nomor Urut 01 Jokowi memiliki komitmen menjaga dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini dibuktikan langsung oleh Jokowi sebagai Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018.

Baca: Walhi Ingatkan Pemerintah Agar Awasi Moratorium Sawit

Menurut Ridho, sepanjang pemerintahan Jokowi, sebanyak 94 ribu hektar tanah yang diberikan kepada masyarakat yang diserati sertifikat melalui program tora.

“Di rezim (Jokowi) ini, baru kali ini sepanjang rezim mengeluarkan Perpres tentang agraria dan telah membagi dan memberikan sertifikat Tanah yang diberikan Jokowi kepada masyarat dalam rangka program tora,” kata Ridho Saleh dalam diskusi dengan topic “Capres-Cawapres Dalam Isu Lingkungan dan Pengelolaan SDA” di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, Ridho Saleh mengemukakan ada tiga hal yang dilakukan Jokowi terhadap ekonomi politik lingkungan dan SDA untuk kepentingan masyarakat.

Pertama, telah memberikan akses masyarakat terhadap SDA. Kedua, mengeluarkan Perpres Nomor 86 tahun 2018. Ketiga, Kedaulatan pengelolaan SDA.

Meski ketiga hal tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya, namun ada niat dalam pemerintahan Jokowi untuk meberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Dan hal ini berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya.

“Walaupun belum penuhi target tapi ada niat untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat,” tandasnya.

Baca: Dialog: Menanti Adu Visi Infrastruktur, Energi, Pangan dan Lingkungan di Debat Kedua [3]

Lebih lanjut, ia mengatakan di era Jokowi ini, ada upaya negara untuk mengembalikan kedaulatan negera dan memutus intervensi global dan koorporasi.

“Bahwa pemerinahan jokowi ingin mau menjalankan pasal 33 secara sungguh sungguh. Kekayaan alam dikuasi oleh negara. Tapi filosofi dalam sda meberikan kemakruran rakyat,” pungkasya.