Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pulau Komodo tak seharusnya ditutup untuk keperluan perawatan terhadap hewan purba itu.

JK menyarankan, pemerintah daerah NTT hanya cukup melakukan penataan kembali secara bertahap.

"Saya sudah bicara dengan Gubernur (NTT) bahwa memang komodo itu harus direvitalisasi, ditataulang secara baik, tapi bertahap. Jadi tidak ditutup, tapi ditataulang," kata JK yang ditemui kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK menuturkan, proses penataan dan pemeliharaan Pulau Komodo dapat dilakukan dengan tetap membuka tempat wisata yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO tersebut.

Baca: Sedulur Kayu dan Mebel Bangun 200 Posko Kampung untuk Pemenangan Jokowi di 35 Kabupaten/Kota

Solusinya, para wisatawan dapat diarahkan untuk mengunjungi tempat wisata di sekitar Taman Nasional Komodo.

"Mungkin tahun ini Pulau ini diperbaiki, tentu wisawatan bisa pergi ke pulau lain; (misalnya) ke Rinca kan ada komodo juga. Di situ kan ada Pink Beach, ada Pulau Rinca, supaya masyarakat di sana tetap punya kerjaan. Jadi bertahap, tidak ditutup," ujarnya.

Wapres JK pun telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Komodo

Tim arahan JK tersebut dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dengan melibatkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Diketahui, persoalan mengenai Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur NTT Viktor menyatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan Taman Nasional tersebut, dengan memunculkan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan asing sebesar 500 dolar AS dan turis domestik senilai 100 dolar AS.

Selain itu, Viktor juga memunculkan pernyataan untuk menutup sementara Taman Nasional Komodo selama satu tahun, dengan alasan pemeliharaan ekosistem.