TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menilai bahwa Jokowi salah memahami definisi hak guna dan hak milik saat menyinggung ratusan ribu lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh.

Menurut Priyo lahan tersebut bukan merupakan hak milik, melainkan hak Guna Usaha (HGU) lahan oleh Prabowo.

Tidak hanya Prabowo menurutnya banyak pengusaha nasional yang juga mendapatkan hal serupa.

"Tapi sebenarnya pernyataan pak Jokowi itu ada kekacauan dalam memahami definisi. Yang benar Itu bukan hak milik tapi HGU yang dimiliki oleh perusahaan di mana pak Prabowo dan banyak teman-teman pengusaha nasional itu bergabung di situ," kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Baca: Benarkah Prabowo Penguasa Lahan di Aceh? Ternyata Ada yang Lainnya, Ini Fakta-faktanya

Selain itu yang menjadi pertanyaan adalah klaim Jokowi yang menyebut tidak ada pemberian hak guna usaha atau lahan selama masa pemerintahannya kepada pengusaha-pengusaha.

Menurut Piyo hal itu tidaklah benar, karena di era Jokowi ada pemberian hak guna lahan untuk reklamasi.

"Data terbaru mengejutkan kita, pada zaman pak jokowi ternyata ngasih ke PT Kapuk Naga Indah lahan, (dengan nilai pajak) kurang lebih 3,1 juta meter per segi, ini dalam rangka proyek reklamasi yang kemarin bikin geger," katanya.

Untungnya menurut Priyo hak guna lahan tersebut tidak berjalan mulus. Karena Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghentikan reklamasi.

"Namun gubernur Anies memilih jalan lain untuk menghentikan reklamasi. Kalau reklamasi ini jalan terus, ini adalah bentuk kolaborasi yang nyata antara penguasa dan pengusaha," katanya.

Belum lagi menurut Priyo sejumlah pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi yang disinyalir mendapatkan HGU juga.

Untuk itu, bila Jokowi berani menyinggung HGU Prabowo, seharusnya juga berani membuka siapa saja pengusaha yang menggarap lahan negara.

"Saya ikut menggarisbawahi pernyataan hari ini dari Direktur Eksekutif Walhi yang menantang pak Jokowi untuk membuka penguasaan lahan negara dari tim pemerintahannya. Beberapa diindikasikan melibatkan tim pemerintahannya, tim suksesnya atau beberapa taipan yang sering hilir mudik di istana. Ini menjadi pintu masuk untuk dibuka dan bagus sekali agar publik mendapat pembelajaran berharga untuk ini," pungkasnya.