Visi Misi Capres Terkait HAM, Komnas HAM Nilai TKN 01 dan BPN 02 Tak Tunjukkan Strategi Konkret
Komnas HAM menilai selama ini isu HAM diletakan sebagai isu ikutan saja, tidak sebagaI isu utama.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM Hairansyah menilai Tim Kampanye Nasional 01 Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional 02 Prabowo-Sandiaga, tidak memperlihatkan cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang konkret.
Hal itu diungkapkannya usai acara diskusi membongkar visi misi capres cawapres paslon nomor urut 02 terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/2/2019).
"Kita melihat dari dua kubu ini tidak ada bentuk penyelesaian yang konkret yang ingin dilakukan. Misalkan apakah itu menjadi isu prioritas, dan strateginya seperti apa, itu yang tidak terlihat," kata Hairasnyah.
Menurutnya, terkait aspek ekonomi, apa yang sudah sampaikan TKN 01 dan BPN 02 lebih pada pemenuhan hak ekonomi sosial budaya.
Baca: KH Maruf Amin: Pembuat Hoaks Calon Ahli Neraka
Namun, ia tidak melihat perlindungan hak asasi manusia lain yang selama ini kerap berbenturan jika ingin memenuhi hak ekonomi sosial budaya tersebut.
Padahal, berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM selama ini hak-hak tersebutlah yang tidak terlindungi dengan baik.
"Misalkan hak sipil politik, hak orang berorganisasi menyampaikan pendapat. Ketika ada penggusuran, kebutuhan akan lahan, konflik lahan, orang menyuarakan bahwa hak asasi dia harusnya dilindungi sebagai pengguna lahan atau pemilik lahan sebelumnya, sebagai masyarakat adat misalkan," kata Hairansyah.
Padahal, menurutnya tujuan diadakan acara bedah visi misi capres dan cawapres adalah untuk melihat lebih jauh komitmen, strategi, serta gagasan dari masing-masing paslon terkait isu soal Hak Asasi Manusia.
Karena menurutnya selama ini isu HAM diletakan sebagai isu ikutan saja, tidak sebagaI isu utama.
"Padahal kalau lihat Undang-Undang Dasar, dia sebenarnya menjadi mandat konstitusional yang harus dijalankan oleh Kepala Negara, oleh Negara, oleh pemerintah," kata Hairansyah.
Ia juga mengatakan, sudah menyampaikan kepada kedua kubu terkait tiga isu utama HAM yang ingin dibahas lebih dalam.
"Kita juga sudah menyampaikan ada tiga isu prioritas kita, pertama soal pelanggaran HAM berat, kedua soal agraria, ketiga soal diskriminasi ras dan etnis, serta ekstrimisme berbasis kekerasan. Harusnya dua pasang calon ini mampu menghadirkan strategi-strategi dan gagasan yang ingin mereka lakukan untuk menyelesaikan persolan itu," kata Hairansyah.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) mengundang ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Erick Tohir dan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso untuk membedah visi dan misi masing-masing paslon terkait perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua TKN 01 Jokowi-Maruf, Arsul Sani, telah datang ke kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat telah memberikan pemaparan pada Selasa (19/2/2019).
Sedangkan Juru Bicara Bidang Advokasi BPN 02 Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman dan Mantan Wakil Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 Ansori Sinungan datang ke kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (20/2/2019) untuk memaparkan visi misi paslon presiden dan wakil presiden yang diusungnya.(*)