Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodoi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menilai acara Munajat 212 bernuansa politik.

Ade menilik dari sejumlah politisi pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kalimat bernada kampanye dalam acara tersebut.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, ucap Ade, diduga melanggar ketentuan kampanye dalam acara Munajat 212.

“Banyak dugaan memang terjadi pelanggaran, karena memang ada beberapa pengurus BPN yang hadir pada saat itu mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat yang terindikasi kampanye terhadap pasangan nomor urut 02,” ujar Ade di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Dugaan adanya pelanggaran kampanye, menurut Ade, juga diperkuat dengan beredarnya potongan-potongan video yang viral di dunia maya.

“Itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada pasangan calon 02,” ujarnya.

Baca: Kagumi Kemajuannya, Mahfud MD Sebut Banyuwangi Alami Lompatan Luar Biasa

Dalam acara itu juga terdapat nyanyian ijtima ulama. Ade mempertanyaan korelasinya Munajat 212 dengan lagu itu, lantaran terdapat unsur keberpihakkan kepada memilih paslon 02.

“Selain itu narasi, orasi atau narasumber yang hadir di situ kami mencatat ada beberapa bagian yang dari tim kampanye BPN paslon 02 dan narasinya itu dugaan kami mendiskreditkan paslon 01,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas AL Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menuturkan, Munajat 212 tidak lepas dari gerakan 212 yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Munajat 212 tidak akan ada, jika tidak ada gerakan alumni PA 212.

Ujang berpandangan berdoa untuk pemilu damai dan aman sah-sah saja. Namun jika munajat 212 ditumpangi para politisi untuk mendukung capres 02, maka munajat 212 akan kekurangan makna.

Baca: Maruf Amin Dukung Industri Kreatif Kalangan Milenial

"Dan para politisi yang hadir telah membawa acara munajat 212, yang tadinya khusus berdoa untuk pemilu damai menjadi dipolitisir. Dan agama diperalat untuk kepentingan mendukung capres 02,” kata Ujang.

Ujang berpendapat, acara munajat 212 rawan dijadikan alat kampanye untuk mendukung 02, mengingat banyak hadirnya tim sukses dari paslon 02. Walhasil, munajat 212 terkesan menjadi bagian dari strategi unjuk kekuatan untuk mendukung paslon 02.

“Dalam Islam, agama memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Namun agama tidak boleh dipolitisir untuk kepentingan politik. Agama jangan digunakan sebagai alat untuk menguatkan politik identitas. Agama harus menjadi perekat dalam memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sesama anak bangsa,” sambungnya.

Baca: Pilih Menetap di Bali, Tamara Bleszynski Kagumi Perjuangan Pedagang di Pasar Tradisional

Jika benar munajat 212 murni untuk kepentingan bangsa dan Negara, kata Ujang, seharusnya panitia mengundang perwakilan dari kedua kubu pasangan capres dan cawapres.

“Jika agama dijadikan alat politik, maka akan menguatkan politik identitas. Dan jika politik identitas menguat, maka benih-benih perpecahan masyarakat akan terlihat. Mari jaga agama untuk kedamaian semua. Jangan dipolitisir untuk kepentingan politik. Jangan jadikan agama untuk memperkuat politik identitas,” tutupnya.