Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak informasi, hasutan, dan ujaran yang merusak akal sehat.

Dalam menyikapi setiap persoalan, publik hendaknya tetap berpatokan pada fakta dan informasi resmi yang akurat, serta penjelasan dari institusi atau figur yang kompetensinya sudah teruji.

Di tengah tingginya intensitas lalu lintas informasi dan banjir pernyataan di ruang publik saat ini, setiap individu atau komunitas dituntut untuk lebih mengutamakan rasionalitas dan obyektivitas berdasarkan fakta dan informasi yang sah dan akurat, atau penjelasan yang bersumber dari pihak yang paling berkompeten.

Jangan terperangkap pada subyektivitas, karena subyektivitas tak jarang menyebabkan munculnya perilaku dan pola pikir irasional.

Ajakan dan imbauan ini mengacu pada keprihatinan Ketua DPR yang melihat upaya merusak akal sehat publik akhir-akhir ini dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.

Upaya merusak akal sehat itu dilakukan melalui strategi membanjiri ruang publik dengan berita bohong (hoaxs), informasi palsu plus sejumlah sensasi atau tindakan kontroversial.

Tindakan atau aksi yang destruktif itu tampak simultan.

Pernyataan yang mendorong publik untuk mempersepsikan Pilpres ibarat Perang Badar itu nyata-nyata merusak akal sehat. Begitu juga dengan berlanjutnya penggorengan isu SARA. Atau, merasa punya kompetensi untuk mengkafirkan lawan politik.

Masih ada sejumlah kontroversi, drama konyol dan hoaxs yang dijejalkan ke ruang publik dengan tujuan merusak akal sehat.

Ketua DPR menilai, mereka yang terus coba merusak akal sehat masyarakat itu sudah gelap mata akibat nafsu mendapatkan materi dan kekuasaan.

Mereka bukanlah orang-orang idiot, tetapi kelompok terdidik yang ingin menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya.

Mereka sadar sedang bekerja membodohi orang banyak, termasuk menargetkan puluhan juta generasi milenial, tetapi tetap saja mereka tidak peduli.

Mengacu pada keprihatinan itulah Ketua DPR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak informasi, hasutan, dan ujaran yang merusak akal sehat.

Dalam menyikapi setiap persoalan, publik hendaknya tetap berpatokan pada fakta dan informasi resmi yang akurat, serta penjelasan dari institusi atau figur yang kompetensinya sudah teruji. (*)