TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Kepala BKKBN definitif.

"Kita berharap pak presiden bisa disuarakan supaya secepatnya mengisi kekosongan ini. Kehadiran (kepala BKKBN) sangat penting terutama untuk berkomunikasi dengan presiden," kata Nofrijal saat ditemui di kantor pusat BKKBN, Selasa (26/2/2019).

"BKKBN sudah ajukan melalui Kementerian Kesehatan karena kita di bawah koordinasi dan pengawasan Kemenkes," tambahnya.

Untuk diketahui, lembaga tersebut hingga saat ini belum mempunyai pimpinan tertinggi pasca mantan Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty terlibat kasus korupsi alat KB tahun lalu.

Ketua DJSN Sigit Priohutomo sempat menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala BKKBN, namun posisi tersebut kosong kembali.

Menurut Nofrijal, kekosongan jabatan itu berdampak pada pengambilan kebijakan baru hingga kemudahan birokrasi. Dia menyebutkan sejumlah tugas yang tak bisa digantikan oleh pejabat di bawahnya.

"Kehadiran (Kepala/Plt) sangat penting terutama untuk berkomunikasi dengan presiden. Sekarang kita lewat Kementerian Kesehatan dulu ada step lain jadinya. Regulasi menentukan kita harus punya pejabat definitif untuk hal-hal tertentu," jelas Nofrijal.

"Pertama soal penandatangan pejabat atau calon PNS, penunjukan kuasa pengguna anggaran kalau ada revisi, membuat pedoman regulasi Perka dan lainnya tidak bisa dilakukan pejabat di bawahnya," papar dia.

Meski begitu, Nofrijal memastikan keberlangsungan program BKKBN seperti Keluarga Berencana, Kampung KB, desa stunting, Generasi Berencana tidak terganggu oleh kekosongan jabatan tersebut.

"Kalau keberlangsungan program tidak (terganggu), tetap berjalan. Tapi kita berharap presiden segera menunjuk kepala baru," pungkasnya.