Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Kemendagri Sebut NIK WNA di Cianjur Tak Ada Dalam DP4 yang Diserahkan ke KPU RI

Karena menurutnya kejadian salah input NIK bisa menjadi masalah besar saat hari pemungutan suara berlangsung.

Kemendagri Sebut NIK WNA di Cianjur Tak Ada Dalam DP4 yang Diserahkan ke KPU RI
Kompas.com
Bentuk e-KTP milik warga negara China yang tengah viral diperbincangkan masyarakat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan Bahtiar menyatakan bahwa kesalahan input NIK (nomor induk kependudukan) tak terjadi dalam DP4 (daftar penduduk pemilih potensial Pemilu) yang diserahkan Kemendagri ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI.

DP4 itu merupakan cikal bakal DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang disusun KPU RI.

Sehingga Bahtiar menjelaskan bahwa kesalahan input NIK itu bukan dilakukan oleh Kemendagri.

“Setelah ditelusuri Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri memastikan bahwa kesalahan input NIK itu tak ada di DP4 yang kami sampaikan pada tahun 2017 lalu,” ucap Bahtiar di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Oleh karena itu Bahtiar mengatakan kasus itu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh KPU RI.

Karena menurutnya kejadian salah input NIK bisa menjadi masalah besar saat hari pemungutan suara berlangsung.

“Hal itu harus ditelusuri lebih lanjut dan harus diproses oleh aparat setempat,” tegasnya.

Sebelumnya ditemukan kasus NIK yang tidak sesuai dengan nama pada DPT di Cianjur, Jawa Barat.

Baca: Pelapor Kasus Pengaturan Skor Mengaku Dapat Ancaman

Serelah ditelusuri, NIK tersebut bukan milik Bahar, nama yang terdaftar dalam DPT, tetapi milik warga negara asing (WNA) berkebangsaan China yang bernama Guohoi Chen.

KPUD Cianjur sendiri sudah mengklarifikasi bahwa ada kesalahan dalam input NIK saat penyusunan DPT.

Untuk mengatasi masalah tersebut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan siap membantu KPU RI untuk menyisir apakah ada masalah dalam DPT yang telah disusun KPU.

Bahtiar menegaskan masyarakat tak perlu kaget ada WNA yang memiliki KTP karena sudah diatur dalam Pasal 63 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun ia memastikan bahwa WNA tak bisa ikut mencoblos karena syarat menggunakan hak pilih adalah berkewarganegaraan Indonesia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas