Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informasi RI Rudiantara memastikan pemerintah mendukung penuh kebebasan pers di tanah air.

Dia menjamin pemerintah tidak akan intervensi kinerja pers, seperti yang tercantum di UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak diikuti dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) maupun Peraturan Menteri (Permen).

"Di bidang pers saya akak berdiri paling depan tidak ada penurunan di UU pers. Setidaknya sampai saya (selesai menjadi) menteri tidak akan ada peraturan menteri intervensi dari pemerintah," kata Rudiantara dalam acara Rakernas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Perpusatakaan Nasional, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Acara tersebut dihadiri puluhan jurnalis hingga pimpinan media-media di seluruh Indonesia.

Menurut Rudiantara, pers memang perlu menjadi pilar demokrasi. Terlebih di era digital ini, media yang resmi tercatat di Dewan Pers baik cetak, televisi, radio maupun online perlu melawan arus pemberitaan bohong atau hoaks yang semakin deras.

"Saya sebelum jadi menteri juga tidak ngerti banyak (tentang jurnalistik), tapi setelah interaksi dengan teman-teman media, dewan pers makin pahami pers harus jadi pilar demokrasi," ucapnya.

"Di Kominfo tiap hari kita lakukan penyisiran terhadap hoaks sekaligus perlu cantumkan faktanya gimana. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri, saya ajak kerja sama dengan teman-teman saya berharap media tetap jadi arus utama, kalau perlu kita rembuk di kantor saya gimana memerangi hoaks ini," tambah Rudiantara.

Selain itu, Rudiantara meminta agar jurnalis tetap mengedepankan etika jurnalistik dan profesionalismenya.

"SDM-ya reporter, redaktur newsroomnya itu core bisnis ini. Gimana di lapangan lakukan cross check dan validasi tidak percaya begitu saja," ujarnya.

"Jangan lupa untuk produk jurnalis berkualitas, kompensasinya juga harus bagus, itu pesan saya ke pengusaha-pengusaha," pungkasnya.