Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lika-liku Pemecatan ASN Koruptor Secara Tidak Terhormat

Faktanya masih ada 46,5 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor belum diberhentikan secara tidak terhormat.

Lika-liku Pemecatan ASN Koruptor Secara Tidak Terhormat
Reynas Abdila/Tribunnews.com
Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy 

TRIBUNNEWS.COM - Siapa yang tidak kesal kalau uang pajak yang kita bayar diberikan untuk ASN koruptor?

Faktanya masih ada 46,5 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor belum diberhentikan secara tidak terhormat.

Persentase itu merujuk data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari total 2.357 ASN terpidana yang merugikan negara sekitar Rp 72 Miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy melalui sebuah perspektif komparatif bahwa Indonesia tertinggal jauh dengan negara lainnya.

“Hal seperti ini sudah tidak lagi dibahas di Jepang, Australia, apalagi di China. Bagi mereka, hukum adalah panglima harus dijalankan,” papar Irham di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Di negara Indonesia hukum tidak bisa langsung dijalankan karena masih melihat banyak aspek, satu di antaranya kemanusiaan.

“Aspek yang laik kita perhatikan utamanya adalah adanya kolusi kedekatan dengan kepala daerah yang kebetulan menjadi pejabat pembina kepegawaian di mana dia bertugas memberi hukuman kepada pegawai, dia yang memberikan putusan pemberhentian secara tidak hormat tapi dia sendiri memiliki konflik kepentingan di dalam situ,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu yang membuat apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan (pemecatan).

Baca: Susi Pudjiastuti ke Milenial: Gimana Mau Diikuti Kalau Kalian Enggak Ngerti Apa-apa

Tidak jarang juga banyak ASN yang memilih mutasi atau pindah dari instansi A ke B, biasanya mereka memiliki alasan serupa.

“ASN seperti ini kerap mengatakan suruh saja bupati disana yang berhenti, saya kan hanya kena getahnya.”

Dari 1.282 ASN terpidana yang sudah diberhentikan secara tidak terhormat banyak yang ke PTUN untuk menggugat pejabat pembina kepegawaian dan mengacu kepada judicial review MK.

Rata-rata mereka mempertegas administratif atau surat pemberhentian yang diputuskan Pengadilan Tinggi di daerah yang belum incraht.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan saat ini publik membutuhkan informasi berapa total kerugian negara atas ASN korupsi.

Di samping itu juga pemecatan ASN terpidana harus cepat untuk membuka ruang baru.

“ASN yang korupsi otomatis menutup kesempatan kepada orang yang ingin menjadi bagian dari instansi negara. Makin lama pemerintah menyelesaikan kasus ini maka terlihat pemerintah tak berpihak kepada apa yang terjadi,” ujar Robert.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas