Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menegaskan, Indonesia adalah negara majemuk dengan ideologi Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa.

Ma'ruf menerangkan, Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan. Dengan kondisi sosial masyarakat yang majemuk, menurut Ma'ruf, Pancasila lah yang menjadi pemersatu bangsa. Sehingga, berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dari pandangan agama itu, negara ini negara kesepakatan. Ada kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Baca: Zul Zivilia Mengaku sebagai Pengedar Narkoba karena Utang Budi dan Masalah Ekonomi

Lalu, Ma'ruf menyinggung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tertolak di Indonesia karena tidak sesuai kesepakatan. Sebab, paham yang dianut HTI soal khilafah tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Kenapa HTI itu ditolak? Saya bilang bukan ditolak. Tapi tertolak. Beda itu. Kalau ditolak itu bisa masuk, cuma ditolak. Kalau tertolak itu memang tidak bisa masuk," ucap Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, sistem khilafah yang dianut HTI tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa, yakni Pancasila.

"Dia bawa Khilafah. Khilafah itu menyalahi kesepakatan. Maka otomatis tertolak. Bahasa agamanya menyalahi kesepakatan," imbuh Ma'ruf.

Tetapi keinginan HTI untuk mendirikan Khilafah terlalu besar, sehingga pemerintah menggunakan pendekatan konstitusi, yakni Undang-Undang.

"Kalau ini tidak terjaga dan tidak bisa mengawal negara ini, bisa jadi negara ini kayak Afghanistan. Kita tidak ingin negara Indonesia tercabik-cabik. Makanya saya mau mendampingi pak jokowi untuk mengawal ini di samping membangun kesejahteraan," tutur Ma'ruf.