Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim yang merupakan adik Prabowo menyampaikan pihak BPN Prabowo-Sandiaga Uno menemukan ketidakwajaran tersebut setelah KPU RI mengumumkan DPT pada 15 Desember 2018 silam.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” ucap Hashim.

Baca: BPN Optimistis Swing Voters akan Pilih Prabowo-Sandiaga

Hashim menegaskan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terkait penemuan itu.

“Itu bisa ganda atau invalid,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas), Ismail Rumadan menilai, jika benar adanya hasil temuan DPT ganda dengan jumlah yang cukup besar tersebut, maka perlu KPU dan Bawaslu perlu bertindak secara serius dan tegas.

"Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal, pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata Ismail di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Oleh karena itu, dirinya pun menyarankan KPU menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.

"Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang. Sebab beberapa kesalahan yang ditemukan terkait DPT ini sungguh aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Misalnya adanya warga megara asing yang masuk dalam daftar DPT, ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi," katanya.

Sementara itu, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhud Aliyudin mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah adanya DPT itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk.

"Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah," katanya.

Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 dengan segala kekurangannya berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.

“Perlu ada penjelasan dari pihak terkait kepada masyarakat agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat," katanya.