TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pengawas Bencana DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Rabu, (13/3/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian PMK, sejumlah DPRD dan Kepada Daerah.

Rapat yang digelar di ruang Pansus Nusantara II DPR RI tersebut, membahas salah satunya penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam rapat Fahri Hamzah sempat menyinggung sejumlah keluhan dari para korban bencana, salah satunya yakni penyaluran santunan dari pemerintah pusat.

"Karena itu, kami meminta pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan hidup, maupun santunan lainnya bagi warga yang belum tuntas tersebut," kata Fahri.

Fahri juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan program salah satunya BPJS subsidi dan jaringan pengamanan sosial lainnya. Ia ingin daya tersebut disesuaikan dengan data korban gempa.

"Untuk merespon beberapa temuan tersebut, maka pada rapat kerja hari ini, kita ingin fokus agar pihak pemerintah menjawab beberapa isu itu," katanya.

Baca: Abraham Sridjaja Siap Ciptakan Lapangan Pekerjaan di Surabaya dan Sidoarjo

Fahri juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi sistem pembiayaan kendaraan penanganan bencana. Selain itu Fahri juga meminta BNPB, menyampaikan rencana realisasi lanjutan untuk dana stimulan bantuan pembangunan rumah, termasuk rencana pembiayaan pembangunan fasilitas publik pada daerah terampak gempa, khususnya di NTB.

"Kami juga berharap BNPB menyampaikan proses pemutakhiran data gempanisasi untuk penerima bantuan stimulan pembangunan rumah. Juga evaluasi kelembagaan penanganan bencana yang menggunakan struktur ad hoc," pungkasnya.