TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT, Fimansyah menyayangkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke terminal 2 JICT hanya sekadar menghadiri acara seremoni.

"Seharusnya Presiden Jokowi turut juga melihat langsung permasalahan perpanjangan kontrak atau privatisasi JICT jilid 2," kata Fimansyah dalam keterangan pers, Senin (18/3/2019).

Ia juga menyayangkan fasilitas terminal 2 JICT hanya dipakai selama untuk seremoni dan bukan untuk melayani kegiatan pelabuhan.

"Ini karena belum ada alas hukum perpanjangan kontrak JICT. Makanya Pelindo II gak berani operasikan dan ambil alih terminal 2 dari Hutchison," katanya.

Seharusnya, kata dia Jokowi bisa merasakan kejanggalan ini.

"Inilah dampak dari kontroversi privatisasi JICT yang dibiarkan berlarut,” ujar Firman.

Baca: Bela Aset Nasional dan Keadilan Pekerja, SP JICT Aksi Depan Istana Negara

Saat kedatangan Jokowi, puluhan pekerja pelabuhan nasional terbesar Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi demonstrasi di Tanjung Priok.

Aksi tersebut berjalan bersamaan dengan jadwal Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Deklarasi Pengemudi Truk Sebagai Pelopor Keselamatan di Terminal 2 JICT.

Para pekerja memprotes privatisasi jilid II JICT (2015-2039) yang menurut BPK melanggar aturan dan merugikan negara Rp 4,08 trilyun.

Namun saat ini masih berjalan paksa tanpa alas hukum dan berdampak negatif terhadap pekerja berupa pengurangan hak dan PHK besar-besaran.

Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan, “Pak Jokowi, Jangan Jual JICT Ke Hutchison. #ByeHutchison”.

Selain itu ada juga kaos “27 Maret 2019 kontrak Hutchison di JICT Berakhir. Bye Hucthison”.