Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Wakil Ketua MPR RI: Urgensi Itu Pemerataan Pendidikan Bukan Bicara Ujian Nasional atau Tidak

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, meminta semua pihak untuk tidak berdebat mengenai penyelenggaraan ujian nasional (UN).

Wakil Ketua MPR RI: Urgensi Itu Pemerataan Pendidikan Bukan Bicara Ujian Nasional atau Tidak
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, Rabu (20/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, meminta semua pihak untuk tidak berdebat mengenai penyelenggaraan ujian nasional (UN).

Menurut dia, UN tetap harus dilangsungkan.

Namun, kata dia, tolak ukur penyelenggaraan UN tidak lagi untuk menentukan standar kelulusan seseorang.

Tetapi, untuk mengukur tingkat pendidikan di satu provinsi.

Baca: Mendagri Minta Camat Gelar Simulasi Pencoblosan di Wilayahnya

"(UN,-red) Tidak urgent dibahas. Yang harus dibangunkan tujuan UN sebenarnya menurut paham saya jangan dijadikan tolok ukur kelulusan, tetapi UN itu untuk membikin road map pendidikan nasional agar tidak ada kesenjangan," kata Mahyudin, setelah melakukan sosialisasi empat pilar di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, Rabu (20/3/2019).

Dia menjelaskan, rata-rata nilai siswa saat mengikuti UN dapat dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Dia menegaskan, standar pendidikan di setiap wilayah harus sama.

"Itu tidak urgent dibicarakan, tetapi harus ada evaluasi apakah melalui UN atau dengan cara lain agar pendidikan di Indonesia merata. Urgensi itu pemerataan pendidikan bukan bicara UN atau tidak," kata dia.

Baca: Survei Litbang Kompas Memotivasi Kubu Jokowi Bekerja Lebih Tekun Meyakinkan Rakyat

Selain itu, dia menyoroti, wajib belajar selama 9 tahun. Dia menilai, program pemerintah di bidang pendidikan itu sudah ketinggalan zaman.

"Kita telah memutuskan wajib belajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 9 tahun. 9 tahun itu pendidikan dasar yang ditanggung negara oleh karena itu ini sudah ketinggalan zaman sudah kadaluwarsa harusnya dinaikkan minimal 12 tahun," kata dia.

Baca: Taufik Kurniawan Didakwa Terima Uang Rp 4,8 Miliar Terkait Pengurusan DAK 2 Kabupaten

Seharusnya, kata dia, wajib belajar itu ditingkatkan sampai sarjana di strata 1 atau minimal sampai lulus SMA atau 12 tahun menempuh pendidikan.

"Jadi, negara mensubsidi pendidikan itu dari pendidikan paling dasar sampai sarjana, kalau tidak, bangsa tidak pintar-pintar. Pendidikan itu minimal 12 tahun, sebagai pribadi saya harap pendidikan dasar itu ditingkatkan tidak 9 tahun lagi harus 12 tahun, itu minimal," katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas