TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap pemerintah memberi perhatian khusus pada faktor hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hambatan itu bisa dihilangkan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ketua DPR prihatin karena UNBK tahun ini belum sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa.

Sebanyak 39 persen peserta ujian masih berbasis kertas. UNBK belum bisa menyeluruh karena masih ada sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

"Di Pulau Jawa sekali pun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya di Kabupaten Garut. Karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, hanya 48 persen siswa di Garut yang bisa mengikuti UNBK," ungkap Bamsoet.

Dirinya berharap pemerintah bisa memberikan respons yang cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Harus ada keberanian untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK.

"Untuk target itu, sinergi antara Kemdikbud dan Kominfo menjadi sangat penting. Minimal, Kemdikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot). Informasi dari Kemdikbud itu hendaknya ditindaklanjuti Kominfo," kata dia, Senin (25/3/2019).

Hambatan pelaksanaan UNBK tentu layak dikaitkan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur. Publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal.

Sebab, proyek Palapa Ring menyediakan kabel fiber optik yang memungkinkan penyediaan akses internet berdaya jangkau Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.

Bamsoet mengungkap harapannya kembali, berharap pemerintah segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air.