Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.

"Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi," ujarnya saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31 persen) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan.

Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69 persen) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR.

"Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik.

Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan.

Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik atau jelek, yang menang atau kalah, yang berprestasi atau tidak.

Baca: Kemenpan RB akan Sampaikan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

"Tetapi hal itu sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua," ungkap mantan Wakapolri ini.

Untuk itu, Syafruddin mengajak semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah.

"SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan," tegas Syafruddin.

Menteri Syafruddin menambahkan, hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, daerah dan Polri.

"Hari ini, di sini, akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik,” jelasnya.

Sejumlah pimpinan instansi peraih penghargaan SPBE menyambut baik kebijakan nasional ini.

Terlebih mereka sudah merasakan dampak positif penerapan SPBE di instansi yang dipimpinnya.

Kepala BAPETEN Hendriyanto yang ditemui di sela-sela acara tersebut mengatakan, penerapan SPBE di instansinya tak dapat ditunda-tunda.

"Kami memiliki sepuluh ribu jenis layanan, sementara sumber daya kami terbatas. Karena itu kami telah menerapkan SPBE, khususnya dalam domain pelayanan sejak tahun 2014," ujarnya.

Dikatakan, aplikasi terus dikembangkan secara berangsur dan hingga kini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta stakeholder.

Hal senada dikatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia merasakan manfaatnya yang sangat besar dengan penerapan SPBE di Pemprov Jawa Tengah, antara lain penghematan anggaran hingga Rp 2,1 triliun.

"Saya akan mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk secepatnya menerapkan SPBE terpadu," katanya.

Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengamini perintah Wapres bahwa SPBE bukan pilihan, tapi keharusan Banyuwangi yang telah menerapkan seluruh domain tiga SPBE yang diperintahkan, benar-benar merasakan buahnya.

"Kami sudah paperless, setiap kampung juga sudah terintegrasi dengan internet. Sedangkan dalam domain pelayanan, SPBE kami terapkan di mal pelayanan publik," tuturnya.

Berikut merupakan instansi pemerintah yang mendapat penghargaan:

Kementerian
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian PUPR

LPNK (Lembaga Pemerintah Nonkementerian)
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)

Lembaga lainnya
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. Mabes Polri
9. Polda Jabar

Provinsi
10. Jateng
11. DIY
12. Jabar

Kabupaten
13. Banyuwangi (Jatim)
14. Batang (Jateng)
15. Pandeglang (Banten)

Kota
16. Surabaya (Jatim)
17. Semarang (Jateng)
18. Tangerang Selatan (Banten)