Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari temuan tim investigasi independen kasus Nduga, Papua diduga telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Nduga, Papua.

"Kami menilai apabila operasi militer terus dilakukan maka akan berdampak lebih luas dan memakan korban lebih banyak. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang penempatan aparat keamanan dalam rangka mencari solusi," ungkap Pendeta Esmon Walilo, anggota Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Jumat (29/3/2019) di Kantor Amnesty Internasional Indonesia (HDI) Hive Menteng, Jakarta Pusat.

Baca: ‎Negara Diminta Hadir Pulihkan Trauma Korban Nduga

Lebih lanjut, tim juga berpendangan masalah Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer.

Apabila pendekatan keamanan ini dilanjutkan, maka dugaan-dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua akan terus terjadi dan mendapat sorotan internasional.

Karena itu, tim memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR untuk mengutamakan pendekatan dialogis berbasis kemanusiaan, buukan pendekatan militer. Karena pendekatan militer bukanlah solusi penyelesaian masalah Papua.

"Kami menyarankan agar pemerintah dan DPR dapat menggunakan pengalaman penting di aceh ketika melakukan dialog yang difasilitasi oleh pihak yang netral, sebagaimana pemerintah telah memfasilitasi perdamaian demi mengakhiri konflik bersenjata di Aceh," tegasnya.

Baca: Kronologi Pembunuhan Pendeta Melinda: Diikat Menggunakan Karet Ban Motor, Diperkosa hingga Dicekek

"Kami sangat mengharapkan Bapak Presiden Jokowi segera menarik pasukan dan mengajak Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melakukan dialog, karena hasil investigasi kami menemukan banyak warga sipil yang mengalami korban fisik mauppun jiwa juga harta benda," tambah Pendeta Esmon Walilo.

Untuk diketahui, Tim Investigasi Kasus Nduga Papua turun ke lapangan. Hasilnya mereka menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di Nduga akibat dari operasi militer.

Di antaranya puluhan ribu masyarakat terpaksa mengungsi di hutan, ibu hamil melahirkan di hutan, gereja rusak hingga anak-anak putus sekolah.

Baca: Presiden Terpilih Diminta Selamatkan Warga Nduga dengan Pendekatan HAM dan Kemanusiaan

Itu semua karena rumah dan kampung mereka ikut hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Operasi militer dilakukan pasca pembunuhan brutal terhadap pekerja jembatan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 silam.

Baca: Digosipkan dengan Gading Marten, Sophia Latjuba Beri Pengakuan Ini, Gisella Anastasia: Gak Papa

Baca: Wawancara Khusus Dua Pembunuh Melinda: Si Bocah Pingsan Dibanting, Pelaku Tahu Korban Menstruasi