TRIBUNNNEWS.COM -- Dua minggu menjelang Pemilu Raya, berbagai kejadian turut mewarnai.

Masifnya informasi di media sosial juga turut andil  dalam pemilu serentak yang akan menjadi sejarah dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Namun informasi yang cepat tersebar, tak jarang berisi berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan alias hoaks.  

Kementerian Kominikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat, dua bulan menjelang puncak pemilu pada 17 April mendatang, jumlah kabar bohong naik lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya.

Maraknya kabar bohong yang beredar dan meresahkan di masyarakat, membuat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengeluarkan wacana untuk menjerat pelaku penyebar kabar bohong  layaknya Teroris dengan Undang-Undang Terorisme. Pro dan kontra lantas menyeruak terkait wacana ini. 

Baca: Kejati Jabar Geledah Kantor PUPR Tasikmalaya Terkait Korupsi Pada 2018, Nasib Penyidikannya Gimana?

Baca: Mulai Pagi Ini MRT Tak Lagi Gratis, Ini Tarif dan Jadwalnya

Jurnalis KompasTV Aiman Witjaksono mendatangi kantor Menkopolhukam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia menemui Menkopolhukam dan mewawancarai Jenderal berbintang empat ini untuk bertanya terkait pro dan kontra wacana itu.

Tak hanya itu, Aiman juga menanyakan tudingan Mayjen (Purn) Kivlan Zein terhadap Wiranto yang menyatakan bahwa mantan Panglima ABRI ini menjadi dalang atas kerusuhan dan lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998. Apa jawaban Wiranto atas tudingan ini? 

Saksikan Program AIMAN dalam episode "Politik, Hukum, Keamanan Jelang Pencoblosan" yang akan tayang pada Senin 1 April 2019 pukul 20.00 WIB di KompasTV. (Chandra Kriftaningtyas/ KompasTV).