Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP),
Kaka Suminta mengingatkan ASN, TNI dan Polri untuk netral terhadap kepentingan politik di Pemilu 2019.

Menurut dia, pemerintah harus menjamin seluruh aparatur dan sumberdaya negara diabdikan untuk kepentingan pemilu yang demokratis , adil dan berimbang.

"Terhadap adanya sinyalemen ketidak netralan aparatur negara, baik ASN, TNI dan Polri, perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2019," kata Kaka Suminta, dalam keterangannya, Selasa (2/4/2019).

Berdasarkan pemantauan KIPP Indonesia selama masa kampanye sejak 23 September 2018 dan kini dalam kampanye metode rapat umum, mendapatkan masukan dan temuan.

Baca: Ratna Sarumpaet Berharap Jadi Tahanan Kota: Saya Sudah 71 Tahun

Baca: Komite Damai Blacklist Nama-nama yang Ganggu Kondusivitas Saat Debat Keempat

Temuan itu diantaranya ada laporan dugaan aparatur negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan atau mengindikasikan keberpihakan di tengah tugas sebagai aparatur keamanan negara.

Selain itu, kata dia, adanya video yang sempat viral dengan gambar dan suara aknum anggota Polri aktif di media sosial dapat dianggap sebagai keberpihakan pada salah satu kandidat yang tidak sejalan dengan netralitas lembaga yang selama ini disampaikan kepada publik.

Untuk itu, dia menegaskan, aparatur negara meliputi ASN, TNI dan Polri merupakan komunitas yang memiliki akses dan kepada sumberdaya negara untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh rakyat.

"Maka dalam pelaksanaan pemilu, ASN, TNI dan Polri harus berdiri di atas semua golongan untuk memberikan pelayanan, pengabdian dan kepastian agara pelaksanan pemilu memberikan ruang yang sama untuk semua pihak yang berkompetisi secara adil dan berimbang," tambahnya.