Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang akuntabilitas Dana Desa dengan kalangan akademisi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS).

Kepala PKAKN BK DPR RI  Helmizar menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk mengetahui dan mendapatkan data serta informasi mengenai peran Perguruan Tinggi (PT) dalam pengelolaan Dana Desa.

“Dana Desa mulai dari tahun 2015-2019, jumlahnya cukup besar. Hal itulah yang menjadi concern kami melihat peran perguruan tinggi dalam penerapan darma perguruan tinggi, di antaranya penelitian, pengabdian, dan juga pengembangan masyarakat,” papar Helmi usai memimpin Tim PKAKN DPR RI menyerap informasi Dana Desa dari kalangan akademisi dan LPPM di FEB UNS, Solo, Jawa Tengah, Kamis (04/4/2018).

Helmi menjelaskan, dari hasil diskusi dalam FGD tersebut, diketahui UNS telah melakukan kajian dan penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa yang ada di Jateng.

Ia juga memaparkan pentingnya melibatkan peranan PT dalam pengelolaan Dana Desa dikarenakan masih banyaknya desa yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, seperti masyarakat setempat, kepala desa, PT, maupun instansi pemerintah.

PKAKN juga ingin mengetahui sejauh mana peran perguruan tinggi, terutama UNS, terhadap pengelolaan Dana Desa. “Kami harapkan perkembangan desa yang tadinya cukup lama, menjadi lebih cepat. Yang tadinya belum mandiri, dapat menjadi mandiri. Penting sekali peran perguruan tinggi,” jelas Helmi.

Peneliti dari LPPM UNS Izza Mafruhah mengungkapkan harapannya kepada DPR RI agar lebih aktif dan dapat meninjau lebih detail terhadap implementasi pengelolaan Dana Desa.

"Selain itu, penting juga untuk memberikan reward, baik status maupun nilai, kepada desa yang sudah berhasil maju, sehingga masyarakat desa yang lainnya juga terpacu untuk maju dan menghargai adanya peningkatan tersebut", jelas Izza.

Izza memaparkan UNS juga sudah banyak berperan dalam Dana Desa, seperti terlibat dalam kebijakan dan pelaksanaan, berupa penelitian, pengabdian masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“UNS memiliki komitmen terhadap pengembangan pedesaan, yang juga kami implementasikan dalam beberapa mata kuliah. Seperti mata kuliah Pembangunan Pedesaan," jelas Izza. Hal tersebut sebagai bentuk peran PT terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.(*)