TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran negara.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku selalu diejek para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu adalah hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak, patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

Menurut Pahala, apabila meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.

Solusinya Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah. Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.

Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

Kebocoran anggaran Sebelumnya Prabowo juga mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun.

 Menurut Prabowo, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat.

"Bayangkan lima tahun lagi yang hilang Rp 10.000 triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran"