Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

KPK dan KPU Rilis Nama Caleg Tak Lapor LHKPN, Peneliti: Pemilih Jadi Tahu Kelakuan sang Calon

Apalagi KPK mengajak masyarakat melakukan pengecekan melalui situs kpk.go.id/id/pantau-lhkpn, sebelum memilih Calon Legislatif pada Pemilu 2019 mendat

KPK dan KPU Rilis Nama Caleg Tak Lapor LHKPN, Peneliti: Pemilih Jadi Tahu Kelakuan sang Calon
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Indria Samego. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengapresiasi KPK bekerjasama dengan KPU merilis nama-nama para wakil rakyat yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periodik 2018.

Apalagi KPK mengajak masyarakat melakukan pengecekan melalui situs kpk.go.id/id/pantau-lhkpn, sebelum memilih Calon Legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.

Menurut Indria Samego, rilis nama-nama para wakil rakyat yang tak taat hukum melaporkan LHKPN ini bisa menjadi penilaian tersendiri bagi pemilih untuk memilih wakilnya di Parlemen untuk periode 2019-2024.

"Paling tidak, pemilih jadi tahu kelakuan calon yang akan dipilih," ujar Indria Samego yang juga anggota Dewan Pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/4/2019).

Baca: Pakai Baju Bebas & Dikawal 3 Jaksa, Ahmad Dhani Keluar Rutan Medaeng Untuk Periksa Gigi di Surabaya

Karena dia yakin, masyarakat akan menjatuhkan pilihannya kepada Caleg yang patuh melaporkan LHKPN untuk mencegah terjadinya kasus korupsi.

"Hanya yang taat aturan saja caleg yang bisa diharapkan. Walau gak mustahil bahwa mereka akan korup juga jika kekuasaan dan duit sudah di tangan," tegas Indria Samego.

Terkait sejauh mana efektifitas rilis LHKPN KPK, dia menilai, itu diserahkan kepada masyarakat dalam menimbang Caleg yang akan dipilihnya pada 17 April mendatang.

"Soal efektivitasnya, tergantung pada pemilih juga. Apakah mereka menganggap penting gak soal ketaatan pada hukum," paparnya.

Sekitar 351 dari 550 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di DPR sudah mengurus laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, masih ada 199 wajib lapor yang belum mengurus LHKPN.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan LHKPN di DPR sebesar 63,82 persen. Data ini merupakan data KPK per Senin (8/4/2019) pukul 08.27 WIB.

Dari data KPK itu pula, Gerindra jadi partai yang paling tidak patuh dengan angka 39,13 persen, sementara Partai NasDem jadi yang terpatuh, 88,89 persen.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, seluruh nama pejabat negara dan yang mencalonkan kembali di Pemilu 2019 terdata dalam webiste LHKPN ( kpk.go.id/id/pantau-lhkpn). Dapat dilihat apakah mereka patuh, terlambat, atau bahkan belum melaporkan harta kekayaannya.

"Masyarakat bisa lihat di www.kpk.go.ud/id/pantau-lhkpn. Masyarakat bisa lihat siapa saja yang sudah lapor dan belum," ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas