Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggagas pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam draf resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140, Non Admissibility of Using Mercenaries as Means of Undermining and Violating Human Rights yang dilaksanakan di Doha, Qatar, 6-10 April 2019.

“Pentingnya pencapaian tujuan pembangunan itu seperti penguatan rule of law, ketangguhan ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif untuk mencegah kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang disebabkan oleh tentara bayaran dan foreign fighters,” kata Anggota  BKSAP DPR RI Putu Supadma dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (09/4/2019).

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat/Jawa Timur V), dan diikuti Anggota BKSAP DPR RI Dwi Ria Latifa (F-PDIP/Kepulauan Riau), Desy Ratnasari (F-PAN/Jawa Barat IV), dan Kartika Yudhisti (F-PPP/Banten II). Sidang ini dibuka oleh Emir Qatar dan dihadiri oleh 144 Parlemen Dunia.

Selain itu, dalam Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan, Anggota BKSAP DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya pendekatan multilateral yang non-diskriminatif, inklusif, dan terbuka dalam perdagangan internasional. Terkait hal itu, Anggota BKSAP DPR RI Dwi Ria Latifa menambahkan pentingnya perdagangan internasional yang bebas dan adil.

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Kartika Yudhisti menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam mengatasi pelanggaran HAM.

“Sebagaimana resolusi PBB 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Kemananan untuk mengatasi pelanggaran HAM oleh para tentara bayaran dan foreign fighters,” tandas Kartika.

Mengenai perkembangan partisipasi pemuda dalam politik, pada kesempatan yang sama Kartika mengenalkan program Youth Parliament DPR RI sebagai model pendidikan politik generasi muda.

“Youth Parliament DPR RI sebagai model pendidikan politik generasi muda, yang mengenalkan esensi demokrasi sangat penting bagi generasi millennial,” pungkas Kartika saat Forum of Women dan Young Parliament.

Sejumlah isu dibahas dalam sidang-sidang komite dan majelis umum untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU ke-140 kali ini, mulai dari  peran perdagangan bebas dan adil serta investasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hingga isu penggunaan tentara bayaran yang berpotensi mengancam perdamaian dan melanggar HAM.

Indonesia merupakan salah satu negara dalam sidang komite perdamaian dan keamanan IPU ke-140 yang mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi maraknya pelanggaran HAM oleh tentara bayaran dan foreign fighters dalam konflik bersenjata.

Dalam draf tersebut, usulan delegasi Indonesia berhasil  diterima dalam sidang komite tersebut untuk mengajak Anggota-Anggota IPU mengutuk negara manapun  yang mentoleransi penggunaan tentara bayaran, foreign fighters, dan Private Military and Security Companies dengan tujuan untuk mengganggu perdamaian dan ketertiban dunia.(*)