Ambang Batas Parlemen Terlalu Tinggi Berpotensi Melahirkan Politik Uang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (Deep), Yusriadi menilai ambang batas partai politik untuk lolos parlemen (parliamentary threshold) mencapai 4 persen, terlalu tinggi bagi partai peserta Pemilu 2019.

"‎Ambang batas lolos parlemen saat ini 4 persen terlalu tinggi bagi partai politik sehingga berpotensi melahirkan politik uang," ujar Yusriadi dalam diskusi mengenai Catatan Kritis Pemilu 2019 di Jalan Ir H Juanda Bandung, Jumat (12/4/2019).

Karena tingginya ambang batas itu, partai politik akan berusaha keras untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pemilu Legislatif.

Karena jika tidak begitu, tentu saja tidak akan lolos ke parlemen.

"Semua parpol khususnya partai politik baru peserta Pemilu 2019 akan habis-habisan memenangkan elektabilitas agar masuk parlemen. Di masa tenang, tidak menutup kemungkinan akan ada politik uang dan kejahatan pemilu lainnya," ujar Yusriadi.

Bawaslu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan pertemuan pada Kamis (11/4/2019).

Kedua lembaga negara yang terpisah dari kekuasaan presiden itu berkomitmen untuk bersinergi, salah satunya terkait pertukaran informasi.

Baca: Tak Percaya Hasil Visum, Keluarga dan Kuasa Hukum Tunjukkan Bukti Foto Memar yang Dialami Audrey

Politik uang itu merupakan satu dari lima hal yang menjadi catatan kritis Deep selama pemantauan tahapan Pemilu 2019.

Selain politik uang, lalu ada transparansi penggunaan dana kampanye yang tidak disertai sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan dana kampanye.

Lalu ada persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Yusriadi, hingga saat ini, masih ada laporan warga yang belum terdaftar sebagai pemilih.

"Akurasi data pemilih sangat penting karena salah satunya menentukan ketersediaan logistik sura‎t suara dan hak politik warga negara," ujar Yusriadi.

Pemilu 2019 juga melahirkan polarisasi warga karena kampanye hitam, hoax dan ujaran kebencian.

Tak kalah, Pemilu 2019 juga melahirkan ironi politik identitas.

"Politik identitas ini menarik tapi menguras emosi masyarakat dari semua level. Politik identitas mengkristal dan digunakan kedua calon presiden dan wakil presiden‎ untuk kepentingan kekuasaan. Dan itu tidak mencerdaskan," ujar Yusriadi.