Pengembangan lahan rawa mutlak harus dilakukan mengingat kondisi lahan sawah pertanian cenderung terus menurun. Keberhasilan pengembangan lahan rawa program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) ini menentukan ketersediaan pangan di masa mendatang.

“Keberhasilan pengembangan lahan rawa ini tidak hanya didukung pengelolaan secara fisiknya saja, namun juga harus didukung oleh proses pengawalan dan pendampingan yang baik,” kata Dirjen  Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, Sabtu (13/4/2019).

Karena itu, lanjut Sarwo Edhy, dibutuhkan sistem pengendalian yang baik, sehingga mutu kegiatan dapat terkontrol dan output serta sasaran program dapat tercapai.

Program Serasi merupakan salah satu program prioritas Kementan dalam pengembangan lahan rawa (pasang surut/lebak). Saat ini sedang dan akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Serasi untuk kesejahteraan petani dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan sebagai sumber penghasil bahan pangan,” ujarnya.

Ditjen PSP dan Ditjen Tanaman Pangan dalam hal ini akan melaksanakan fasilitasi berupa penyiapan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi, sehingga mampu meningkatkan IP dan produktivitas di lahan rawa.

Produktivitas pada tahun petama memang tidak terlalu tinggi. Namun, pada tahun kedua setelah pembukaan, produktivitas menjadi tinggi. Di samping itu, indeks pertanaman (IP) bisa ditingkatkan dari sekali tanam menjadi dua kali.

Untuk keberhasilan pengembangan lahan rawa dan pasang surut ini, harus dilakukan pengawalan dan pendampingan, mulai dari olah tanah sampai pada pasca panen. Bahkan, jika perlu, sampai pada pemasaran.

Menurut dia, pengendalian secara komprehensif sangat penting untuk mengawal pencapaian target kinerja Program Serasi. Sinergi yang baik dan optimal dalam pelaksanaan program Serasi diharapkan dapat mencapai kinerja yang baik dengan tingkat akuntabilitas yang optimal.

Sarwo Edhy menjabarkan, alokasi anggaran pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2019 sebagian besar digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Serasi, mencapai kurang lebih 47% dari total pagu anggaran Direktorat Jenderal PSP, yakni sebesar Rp4,9 triliun.

“Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pengendalian dari seluruh unsur maupun sub unsur pengendalian secara menyeluruh. Baik dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern,” tuturnya.

Sarwo Edhy meminta pelaksana, koordinator pelaksana maupun penanggung jawab pengawalan pelaksanaan kegiatan Serasi, dapat bekerja lebih serius dan bersungguh-sungguh.

Agar anggaran yang telah dialokasikan untuk program Serasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraaan petani rawa.

“Seluruh Kadistan Kabupaten dan Provinsi agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan Provinsi untuk kelancaran kegiatan Serasi. Sehingga tidak ada masalah yang tertunda dan tidak ada masalah yang tidak selesai,” pungkasnya. (*)