TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KNPI mengajak Semua Komponen Bangsa untuk menahan diri dengan tidak menebar spekulasi terkait Hasil Pilpres, terkaitnya beredarnya hasil Pilpres Quick Count yang direlease oleh beberapa lembaga Survey yang memenangkan salah satu Pihak.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, menilai upaya tersebut merupakan hal yang lumrah saja sebagai sebuah terobosan saintifik dalam demokrasi modern.

"Tapi itu bukan postulat yang bersifat absolut, hanya menggambarkan kecenderungan, yang tentu saja memiliki kemungkinan keliru dalam menarik kesimpulan," Kata Haris Pertama SH dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2019).

Haris menilai adanya deklarasi kemenangan dari salah satu paslon, itu reaksi alamiah dan wajar saja, tapi yang penting digaris bawahi sampai saat ini proses perhitungan oleh KPU masih berjalan dan belum ada penetapan Hasil Pilpres

"Disisi lain Quick Count dari beberapa lembaga Survey mestinya harus berdiri diatas kepentingan demokrasi, bukan malah menjadi referensi pembentukan Opini Publik tentang hasil Pilpres yang cenderung menguntungkan salah satu Paslon," Ujarnya.

Haris menegaskan, Lembaga Survey tidak memiliki Kewenangan apa-apa terkait keabsahan dan legitimasi Pemilu, karena yang berhak menentukan hasil Akhir Pilpres adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KNPI memberi garansi dan akan mengawal Perhitungan di KPU/ KPUD agar bekerja sesuai dengan Prosedur yang Jujur dan Profesional," Ujarnya.

Mantan Aktivis HMI ini mengatakan DPP KNPI telah membentuk Posko Pengaduan Pelanggaran/Kecurangan PEMILU diberbagai daerah untuk kepentingan Demokrasi dan menjamin bahwa Program ini bertujuan untuk menjaga Kualitas Demokrasi yang merupakan amanah Reformasi.

"Sebagai Negara Demokrasi ketiga terbesar di dunia, kami Berharap moment akhir Pemilu ini tidak menjadi puncak perpecahan anak bangsa hanya karena terjebak pada klaim-klaim kemenangan, lebih baik semua pihak mengawal perhitungan Suara dari Kecamatan - Kabupaten sampai pada tingkat Pusat," Tutupnya.