TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantara mengatakan penyebaran hoaks atau berita bohong lebih banyak menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai pemungutan suara Pemilu 2019.

Rudiantara awalnya menengarai hoaks bakal menurun usai pencoblosan. Namun, perkiraan itu, tidak tepat lantaran hoaks masih banyak beredar pasca 17 April 2019.

“Bahkan Pilpres dan pemilihan legislatif sudah selesai tanggal 17 kemarin tapi kami identifikasi masih ada,” ucap Rudiantara di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Baca: BPN Himbau Masyarakat Tak Mudah Terpancing Kabar Hoax di Masa Tenang

Menurut Rudiantara, Kemenkominfo dan KPU memiliki satgas untuk memerangi hoaks yang menyasar KPU.

Tim bertugas melacak dan mengidentifikasi penyebaran hoaks terutama di media sosial.

“KPU kan lembaga yang memang independen untuk menyelenggarakan Pemilu. Kita hormati lah jangan dibikin hoaks ke arah KPU,” tutur Rudiantara.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman berujar, hoaks yang beredar, menyebut masalah server KPU diretas atau diatur untuk memenangkan salah satu calon.

"Ya setiap hoaks yang sampai ke kami, apapun itu pasti kita klarifikasi gitu ya. menyampaikan tentang server, menyampaikan tentang proses, apa pun pasti kita klarifikasi,” ujarnya.

Namun, KPU akan menindaklanjuti hoaks dengan melaporkan ke pihak yang berwajib, "Kalau yang masih biasa, tidak berdampak masif, bisa cukup diklarifikasi saja kita hanya akan mengklarifikasi saja,” kata Arief.