TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Johnny G Plate, mengatakan, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak perlu membuat masyarakat kebingungan dengan menuduh Pemilu 2019 berjalan tidak adil dan banyak kecurangan.

Ia meminta, BPN menunggu diumumkannya hasil final Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Udah tenang lah, kan kita menunggu sampai KPU berkerja dan melihat hasilnya nanti, ngga perlu panik sehingga mengakibatkan kebingungan di masyarakat," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Hal itu disampaikan Johnny menanggapi pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo yang menilai Pemilu 2019 jauh dari nilai jujur dan adil.

Baca: PDIP Menang Telak Pileg 2019 di Bali, Moncong Putih Kuasai DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi

Johnny mengatakan, tuduhan Hashim mengenai adanya kecurangan Pemilu yang disebabkan masalah daftar pemilih tetap (DPT) sudah sering diulang-ulang oleh pihak BPN.

"Kalau itu dikatakan kami justru bertanya motif apa berulang-ulang kali mengangkat isu DPT bermasalah walaupun sudah dijelaskan KPU," ujarnya.

Baca: LTMPT Umumkan Hasil UTBK SBMPTN 2019 dan Cek Info Penting soal Passing Grade PTN Tujuan

Johnny menambahkan, Hashim tak perlu curiga dengan lembaga survei karena lembaga tersebut telah menjelaskan bahwa hitung cepat dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, Hashim harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

Baca: Gubernur Anies Ubah Kebijakan Ahok Soal Perumahan, Rumah di Bawah Rp 1 Miliar Kembali Kena Pajak

Ia juga menyinggung sikap koalisi pendukung Prabowo yang menerima quick count ketika hasilnya memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2019.

"Justru kami bertanya pada saat survei hasil kemenangan kepada pihak sebelah seperti di pilkada DKI dengan semangat menerima hasil survei. Pada saat hasil survei yang sama dengan pola yang sama di Pilpres mengatakan pak Jokowi unggul kok ditolak," pungkasnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.

"Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim saat menggelar jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Hashim mencontohkan salah satu bentuk dugaan kecurangan yakni soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor KPU.

Tak hanya itu, lanjut Hashim, kecurangan yang terjadi secara masif juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei.

Hasil quick count seluruh lembaga yang terdaftar di KPU memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu," ucap politisi dari Partai Gerindra itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TKN: Quick Count Pilkada DKI Diterima, kenapa Sekarang Ditolak?"
Penulis : Haryanti Puspa Sari