Amnesti Internasional AS Bantu Penyelidikan Kasus Novel Baswedan
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh perwakilan AI USA sehabis melakukan pertemuan dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amnesty International United States of America (AI USA) melakukan menyebut Presiden Joko 'Jokowi' Widodo tak berhasil melakukan pengawasan di sektor antikorupsi.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh perwakilan AI USA sehabis melakukan pertemuan dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan.
"Bahwa kedatangan amnesti internasional dari Amerika ini adalah untuk membantu proses upaya penyelidikan independen terhadap kasus dan yang terjadi dan dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan," kata Asia Pasific Advocacy Manager AI USA Fransisco Bencosme melalui penterjemahnya di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).
Baca: TGPF Novel Baswedan Jemput Bola ke Tiga Daerah
Karena kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang tak kunjung menemukan titik terang, maka Fransisco menyebut Jokowi tidak berhasil melakukan pengawasan di sektor antikorupsi.
"Lalu ini juga menjadi satu langkah politik yang sangat mengkhawatirkan ketika Jokowi berkuasa selama lima tahun ini, bahwa ada komitmen-komitmen untuk melakukan pengawasan di sektor antikorupsi yang tidak berhasil dia lakukan," ucap Fransisco.
"Amnesti internasional sebagai organisasi HAM internasional berkomitmen untuk mendorong upaya penegakan hukum hak asasi manusia dan utamanya adalah penegakan di sektor antikorupsi agar selaras dengan komitmen standar internasional," imbuhnya.
Oleh karena itu, AI USA kata Fransisco, bakal membicarakan kasus Novel melalui jalur kongres ke pengambil kebijakan di Amerika Serikat.
"Dalam hal ini kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di AS melalui jalur kongres jalur parlemen untuk mengarusutamakan apa yang terjadi dalam situasi yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," pungkasnya.
Di lokasi yang sama, Novel Baswedan berharap parlemen di Amerika dan negara lainnya dapat mendesak pemerintahan Indonesia agar menjadikan kasus teror kepada penyidik KPK menjadi prioritas penanganan penyelidikan.
"Tentunya saya berharap kedepan dari parlemen Amerika dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadikan prioritas pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK yang selama ini diabaikan. Itu betul-betul dilakukan karena membiarkan teror-teror yang terjadi itu sama saja kita setujui kedepan masih akan ada teror lagi yang akan dilakukan," ujarnya.
