Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan sebanyak 17 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia di DKI Jakarta.

"Per Senin (29/4/2019) ada 17 petugas KPPS meninggal dunia, 81 orang yang sakit," ungkap Betty di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Meski begitu, Betty belum bisa memastikan jumlah tersebut akan bertahan atau bertambah.

Baca: PKS : PAN akan Bersama Koalisi Adil Makmur

Sebab, ia mengaku mendapat info bahwa ada petugas KPPS yang baru meninggal, Selasa (30/4/2019).

"Tadi saya mendapat info dari group WA ada 1, tapi data saya perkemarin dulu nanti belum di konfirmasi," ungkapnya.

Baca: Penjelasan Dirjen PAS Terkait Keberadaan Setya Novanto di Restoran: Dia Ingin Makan Bubur

Betty pun menyayangkan pihak yang menyebarkan hoaks bahwa petugas KPPS curang.

Hal itu jelas mengganggu kenyamanan petugas KPPS yang telah bekerja keras menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS.

318 meninggal dunia

Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 318 orang.

Sedangkan sebanyak 2.232 anggota KPPS dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (30/4/2019) pagi.

"Jumlah anggota KPPS wafat 318 orang, sakit 2.232 orang. Total 2.550 orang tertimpa musibah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Dibandingkan data KPU Senin (29/4/2019) sore, jumlah anggota KPPS meninggal bertambah sebanyak 14 orang, dan anggota yang sakit bertambah 23 orang. Anggota KPPS yang meninggal maupun sakit sebagian besar karena kelelahan dan kecelakaan.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Tottenham Vs Ajax - Kane dan Son Absen untuk Spurs, Ajax Full Team

Baca: Meski Gaji Tinggi, Marc Marquez Masih Kalah Tajir Dibanding Valentino Rossi

KPU akan memberikan santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Menteri Keuangan telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu.

"Yang mengalami kecelakaan kerja selama bertugas dalam Pemilu 2019," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2019).

Kemenkeu mengelompokkan besaran santunan menjadi empat. Pertama, santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 36 juta.

Sedangkan santunan bagi anggota KPPS cacat permanen Rp 36 juta. Besaran santunan untuk anggota KPPS yang luka berat Rp 16,5 juta, dan untuk anggota KPPS yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.

Pemilu cukup tragis

Pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan cukup tragis.

Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

"Saya setuju kalau dikatakan pemilu kali ini cukup tragis, karena apa? kita belum pernah mengalami kejadian (korban meninggal KPPS) seperti ini," kata Ade Reza Hariyadi dalam diskusi bertajuk 'Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak 2019', di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Respons Pemain Persib Bandung Atas Mundurnya Jadwal Liga 1 2019: Prediksi Bojan Malisic Tepat

Menurutnya pernyataan Pemilu 2019 sebagai Pemilu gagal dinilai terlalu tergesa-gesa.

Alasannya, hingga saat ini Pemilu belum selesai.

"Kalau dikatakan ini Pemilu curang kemudian gagal saya kira tidak tepat karena permainan belum selesai, karena itu perlu dikoreksi pernyataan yang tergesa-gesa itu," katanya.

Baca: Prabowo Tuding Pemilu Curang, Sandiaga Uno Yakin Pemilu 2019 Jujur dan Adil, Mulai Berseberangan?

Menurutnya, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Ia menilai perlu adanya evaluasi terkait sistem Pemilu secara serentak.

Baca: Irfan Sbaztian Jatuh ke Pelukan Wanita Lain, Elly Sugigi Tak Mau Lagi Pacaran dengan Pria Ganteng

"Saya kira ini suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan kita patut prihatin dan evaluasi sementara saya tapi kekurang cakapan dalam manajemen pemilu sehingga tidak mengantisipasi potensi-potensi ini, karena itu ini merupakan suatu catatan yang sangat serius," jelasnya.