Rizieq Shihab Minta Stop Real Count, KPU RI: Kami Tidak Akan Tunduk Oleh Pihak Manapun
Sebelumnya, pernyataan Rizieq Shihab soal usulan mendesak KPU hentikan real count ini disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imam Besar FPI Rizieq Shihab memberi usulan kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mendesak KPU RI segera hentikan real count alias hitung cepat resmi mereka.
Menanggapinya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya tidak akan pernah tunduk pada pihak manapun, dan tak mempan dengan ancaman atau tekanan apapun.
Wahyu juga tegas mengatakan bahwa pernyataan dirinya ini bukan hanya wacana belaka, tapi akan dibuktikan ke depan.
"KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun. Itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk, dan kami akan membuktikan itu," ujar Wahyu di KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
"Jangan menekan menekan KPU, karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapapun," imbuh dia.
Lebih lanjut kata Wahyu, KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak akan tunduk oleh pesertanya.
Baca: Hasil Ijtima Ulama 3 Perkuat Tekad BPN Dorong Pembentukan TPF dan Pansus Kecurangan Pemilu
Mereka hanya patuh dan menjalankan aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapapun. KPU hanya bertunduk kepada Undang-Undang," jelas dia.
Wahyu meminta kepada semua pihak baik peserta Pemilu maupun kelompok masyarakat lainnya agar memberikan kesempatan KPU bekerja dengan sebaik-baiknya.
"Kita minta pada semua pihak untuk memberikan kesempatan pada KPU bekerja dengan sebaik-baiknya," ungkap Wahyu.
Sebelumnya, pernyataan Rizieq Shihab soal usulan mendesak KPU hentikan real count ini disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5) kemarin.
Baca: Ketua MUI: Ijtima Ulama III Tidak Tepat
Sepenuturan Yusuf, pesan Rizieq Shihab tersebut guna mencegah timbulnya opini buruk di masyarakat. Bila tidak di setop, ia khawatir real count KPU malah membingungkan publik luas tentang gambaran hasil Pemilu 2019.
"Jadi habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, kemarin.