TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Komite Pedagang Pasar (KPP) sebagai relawan pemenangan Jokowi- Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 mendukung hal tersebut.

"Mendukung Pak Jokowi rombak menteri, gantikan oleh orang yang mempunyai kapasitas, dedikasi dan loyal memajukan serta harus paling utama kepentingan negara Indonesia dan tidak ada kepentingan pribadi untuk mencari pundi pundi harta" kata Ketua Umum KPP Abdul Rosyid Arsyad, Kamis (2/5/2019)

Rosyid juga mengusulkan presiden juga mencari orang yang profesional sesuai bidangnya dam mampu lebih memajukan negara Indonesia.

"Jangan sampai salah memilih yang akibatnya berujung menghambat dan memperburuk citra Pak Jokowi," tegasnya.

Baca: Foto-foto Pertemuan AHY dengan Jokowi : Gestur AHY Hingga Salam dari SBY dan Ibu Ani

Baca: Jimly Asshiddiqie Minta Publik Sabar Menunggu Pengumuman KPU dan Kurangi Demo

Baca: Bintangi Serial Religi, Prilly Latuconsina Akui Banyak Dapat Ilmu Agama

Rosyid menyarankan Jokowi untuk selektif menempatkan orang dalam kabinet. "Saran kami tempatkan orang yang sesuai dan memang bidangnya baik yang mengisi posisi kabinet dan komisaris serta direksi BUMN," tutup Rosyid.

Sebelumnya, beredar sejumlah nama menteri Jokowi untuk periode kedua. Kendati daftar tersebut dibantah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, namun Menko Polhukam Wiranto tak menjawab lugas ihwal bakal adanya perombakan kabinet.

"Ditunggu saja. Nanti kan ada penjelasan Presiden tentang penilaian-penilaian beliau. Capaian apa yang sekarang ke depan nanti, membutuhkan satu tim seperti apa, Presiden saja nanti tanya," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Saat ditegaskan kembali kabar itu, dia hanya menyampaikan sambil tersenyum. "Saya enggak dengar, tanya Presiden soal itu. Tetapi nanti akan banyak lagi simpang siur masalah, seperti tahun dulu juga begitu," katanya.

Sementara, Moeldoko yang ditanya wartawan hari ini pun memberikan jawaban yang senada.

Awak media menanyakan kepadanya terkait kemungkinan perombakan kabinet setelah sedikitnya ada tiga menteri di Kabinet Kerja yang sempat disebut dalam persidangan tindak pidana korupsi.

"Presiden sudah katakan. Bisa iya atau tidak. Lihat nanti kepentingannya. Intinya kami semua berharap jangan sampai terjadi," kata mantan Panglima TNI ini.