Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jokowi Akan Cabut Izin Konsesi Perusahaan yang Abaikan Warga Lokal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti mengabaikan warga lokal

Jokowi Akan Cabut Izin Konsesi Perusahaan yang Abaikan Warga Lokal
TRIBUNNEWS.COM/THERESIA
Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai meninjau Bendungan Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Kamis (2/5/2019) siang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti mengabaikan warga lokal tanpa memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Awalnya, saat memimpin rapat terbatas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di kantor presiden, Jumat (3/5/2019). Jokowi bercerita pengalaman saat kunjungan ke berbagai daerah.

Ia mengaku selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat soal sengketa tanah, baik antarrakyat dan rakyat, rakyat dengan perusahaan swasta maupun dengan BUMN.

"Seperti yang terakhir saya temui yaitu berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP yang terjadi di provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Ini bukan hanya terjadi di Kampar saja, tapi di sebuah kabupaten terjadi, saya minta diselesaikan secepat-cepatnya," tutur Jokowi.

Jokowi pun menyoroti persoalan izin pengelolaan tanah atau konsesi bagi perusahaan swasta atau BUMN yang terkadang mengabaikan warga lokal atau telah tinggal di tanah konsesi sejak lama.

"Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsensi itu, maka pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum," ujar Jokowi.

Baca: Pukul Pegawai Hotel di Surabaya, Pilot Lion Air Dilarang Terbang

"Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit (tidak taat), cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, tegas. Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah mulai melaksanakan perbaikan-perbaikan kebijakan dan tata kelola tanah.

"Tetapi karena masalahnya terjadi dihampir semua provinsi, agar cara-cara yang sistemik yang tersistem bisa menyelesaikan semuanya satu persatu," kata Jokowi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas