PAN Bahas Kemungkinan Beri Sanksi ke Kader yang Dukung Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) akan membahas sanksi terkait kader yang tak sejalan dengan mekanisme partai.

Diketahui, sederet kader PAN seperti Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan Bima Arya serta Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mendukung capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf.

Baca: Amien Rais Sebut Isu PAN Merapat ke Jokowi Cuma Omong Kosong

Padahal, PAN secara tegas mendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Ya kita lakukan pembahasan juga, dan saya kira nanti akan ada evaluasi," kata Sekertaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno di Jalan Daksa 1, Selong, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Meski begitu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga ini tak merinci sanksi apa yang akan diberikan kepada kadernya itu.

Namun, Eddy Soeparno menyebut, pembahasan Sanksi dan mekanismenya akan dibahas secara internal oleh PAN.

Baca: PAN Sambut Baik Rekonsiliasi TKN dan BPN Pasca-Pilpres Guna Dinginkan Suasana

"Saya tidak akan menyampaikan itu terlebih dahulu sampai kita membahas dan memutuskannya secara internal, tapi itu ada dan dibahas, bagaimana bentuknya, apakah nanti ada Sanksi, Sanksi berupa peringatan, sampai yang berat," beber Eddy Soeparno.

"nanti kita bicarakan di internal, biarkan itu menjadi domiannya PAN membahas internal dan pada saatnya kita akan sampaikan," kata Eddy Soeparno.