Tujuan kami dulu, bersama-sama kami membaca kehendak asli konstitusi kita, pemilu itu memang harus serentak. Akhirnya, kami baca-baca ketemu deh tuh pasal yang tidak pernah berubah. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Jadi, dibuka kesempatan oleh pendiri bangsa untuk mengajukan pasangan calon, boleh dari satu partai dan gabungan partai. Itu kami pentingkan. 

Bahkan pada 2013, enam tahun tiga bulan lalu.

Baca: Effendi Ghazali Maklumi Masyarakat Menyalahkan Dirinya

Tribun : Media sosial menjadi salah satunya? Mengingat anda sering berbicara soal itu.

Effendi : Kami tahu itu karena akan masuk era media sosial. Media sosial itu sangat brutal, kalau presidential threshold ini ada, seakan-akan ini 100 dibagi 20, maka dapat lima pasangan calon. Tapi, kita sudah tahu, oligarki partai, ologarki kapital dan oligarki kekuasaan, akibatnya ada elit partai yang sudah ditarik-tarik ke lembaga antirasuah dan lain-lain, sehingga kami sudah baca nanti jadinya dua nih.

Eh benar kan jadinya dua, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Ini akan masuk ke mulut menganga perusak peradaban, namanya media sosial. Sehingga bagsa ini terbelah menjadi dua di 2014 saling benci dan bertambah lagi di Pilkada 2017. Di 2019, seakan ini membuka lagi keterbelahan di 2014.

Sekarang terulang lagi nih dan di situ hoaks menjadi-jadi, pencemaran dan lain-lain. Akibatnya, kita kehilangan peradaban tidak bisa duduk bareng lagi. Tidak bisa me-manage, tidak bisa menata pemilu ini tidak bisa tertib. Mulai dari daftar pemilih, kotak suara, server KPU di-setting luar negeri, surat suara dicoblos tujuh kontainer dan macam-macam yang diributkan. Maka penataannya jadi tidak sebagaimana diharapkan.

Tribun : Setelah ini, apakah akan ada tekanan ke parlemen baru?

Effendi : Setiap kali saya melihat di televisi ada anggota KPPS yang meninggal dunia, saya sangat sedih sekali, saya turut berduka cita. Tapi, setiap kali saya melihat ini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dimana fungsi DPR? Dimana fungsi Civil Society? Jadi, begitu dikabulkan MK, MK tidak dapat membuat undang-Undang.

Undang-Undang dibuat oleh DPR dan dijalankan oleh KPU. Nah, DPR ini pergi ke luar negeri pakai uang rakyat kemana-mana, tapi tidak menemukan sedikitpun kalau ini akan bahaya. Akan ada orang yang meninggal sebegini besar. 

DPR jangan jadi pura-pura menjadi penyelamat di sini. Salah satu biang persoalan itu DPR juga. Saya disalahkan? Siap. Tapi DPR kan melakukan studi banding ke negara-negara itu, masa tidak bisa menemukan usulan? Misalnya, ini tidak bisa begini, tidak bisa begini. Harusnya begini. Atau misal DPR kan bisa bilang, "ayo kita e-voting" kan bisa. Jangan semua dicurigai, India bisa, Amerika bisa. 

Kalau anda bicara ada DPR dan pemerintah, presiden bilang pelaksanaan pemilu di Indonesia dipuji 22 negara. Di bagian mana dipujinya? Oleh karena itu, mungkin ini jalan keluarnya, kita buat seminar nasional dalam keadaan civilized, semua orang pintar di Indonesia, kita diskusi, kita bicara semuanya disitu.

Baca: Di Acara ILC TVOne, Effendi Gazali: Siapa Yang Percaya Lembaga Survei? Enggak Ada?

Tribun : 300an anggota KPPS meninggal dunia, ada tanggapan? 

Effendi : Saya sangat berduka kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Dengan tidak mengurangi segala hormat, KPU juga telah melakukan simulasi di 300 TPS lebih dan tidak menemukan sedikitpun gejala kelelahan. Bagaimana caranya menjelaskan simulasi yang memakai ilmu tertentu, metodologi tertentu dan tidak membahayakan sama sekali. Tapi, kok tiba-tiba pada hari H banyak yang meninggal? Sampai ketua KPPS Sleman sampai gantung diri?