Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Wiranto: Jangan Seenaknya di Negara yang Berlandaskan Hukum Ini

Wiranto mengatakan agar pihak-pihak yang diketahui masih berusaha membuat ‘ramai’ di tengah bulan Ramadan ini agar tidak seenaknya dengan negara Indon

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Rizal Bomantama
zoom-in Wiranto: Jangan Seenaknya di Negara yang Berlandaskan Hukum Ini
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) RI, Wiranto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto memperingatkan agar hasutan, cacian, dan ujaran kebencian terkait Pemilu 2019 jangan sampai mengganggu kesucian bulan Ramadan 2019.

Wiranto mengatakan agar pihak-pihak yang diketahui masih berusaha membuat ‘ramai’ di tengah bulan Ramadan ini agar tidak seenaknya dengan negara Indonesia yang berlandaskan hukum.

“Hinaan, hasutan, ujaran kebencian membuat masyarakat tak aman selama bulan Ramadan ini, dan itu masih terus dilakukan, saya peringatkan agar jangan seenaknya di negara yang berlandaskan hukum ini,” tegasnya ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Untuk merespon kondisi terkini, Wiranto siang tadi menggelar rapat terbatas bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Baca: Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berbuat Baik dengan Sesuatu Kecurangan

Baca: Pengakuan Ibu Kandung yang Buang Bayinya ke Atas Genteng, Masih Sekolah-Lempar Anaknya dari Jendela

Dalam rapat itu Wiranto mengaku melakukan pemetaan dugaan pelanggaran hukum selama proses Pemilu 2019.

Mantan Panglima TNI itu juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas jika ada pihak yang bertindak inkonstitusional terkait Pemilu 2019.

Rekomendasi Untuk Anda

Wiranto pun menegaskan bahwa upaya tersebut bukanlah tindakan diktator, dan sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan.

“Itu bukan keputusan yang diktator, kalau ada yang sampaikan sesuatu tapi tak terbukti kebenarannya, ia harus pertanggungjawabkan secara hukum, jangan seenaknya di negara ini,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas