TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengungkapkan ketidaksukaannya pada gerakan people power yang belakangan ramai dibincangkan masyarakat.

Terlebih, terkait dengan informasi dari Badan Intelijen Negara yang telah mendeteksi indikasi ajakan untuk mengepung Komisi Pemilihan Umum ia berharap agar hal itu tidak terjadi.

"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada selesaikan secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena people power merusak bangsa ini. Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya kalau bangsa sudah terkoyak," kata Ryamizard di Gedung AH Nasution Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Rabu (8/5/2019).

Ia juga menilai, people power yang dipaksakan juga bisa menjurus ke makar.

"Mudah-mudahan tidak ada, kalau people power dipaksakan itu makar. Kalau makar kan ada hukumannya. Jadi sesuatu segala sesuatu yang dipaksakan itu harus ada hukumnya," kata Ryamizard.

Diberitakan sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mewaspadai beragam pergerakan jelang pengumungan hasil penghitungan suara pada 22 Mei 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Hendropriyono Ingatkan WNI Keturunan, Menhan: Jangan Sampai Kita Terpecah Lagi

Bukan tanpa alasan ini karena BIN mendeteksi adanya gerakan untuk mengepung KPU. Bahkan dibangun pula isu-isu kecurangan di masyarakat.

"‎Saat ini terus dibangun isu soal kecurangan dan ajakan kepung KPU di tanggal 22 Mei 2019. BIN terus mendeteksi dan mencegah potensi ancaman tersebut," ucap Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Purnawirawan Teddy Lhaksmana ‎saat rapat kerja evaluasi Pemilu bersama Komite I DPD RI di Nusantara V DPR, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sebagai upaya pencegahan, Teddy mengaku sudah mulai menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat hingga elit politik agar mempercayakan proses penghitungan pada KPU.

Teddy juga menyampaikan ‎pihaknya bersama dengan seluruh aparat keamanan baik TNI maupun Polri berkomitmen tetap menjaga keamanan bangsa dan negara.

"‎BIN bertanggung jawab mengantisipasi ancaman baik dari luar dan dalam negeri yang mengancam keutuhan bangsa. Seluruh aparat keamanan komitmen jaga keamanan agar tetap kondusif," tegasnya.