Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketum PPHI T Murphi Nusmir Sesalkan Pernyataan Hendropriyono

Sebelumnya, Hendropriyono mengingatkan sejumlah WNI keturunan Arab di Indonesia agar tidak menjadi provokator.

Ketum PPHI T Murphi Nusmir Sesalkan Pernyataan Hendropriyono
Ist/Tribunnews.com
Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Tengku Murphi Nusmir SH MH.

Pun Pasal 110 KUHP yang berbunyi, ”Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.”

“Kalau memang ada indikasi WNI keturunan Arab melakukan makar, silakan diproses secara hukum, tak perlu digembar-gemborkan. Bukankah ada rule of law (aturan main)-nya?” cetus Murphi.

Namun, Murphi menilai apa yang dilontarkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dan Ketua Gerakan Nasional Pangawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak, dua nama yang disebut Hendropriyono, belum terkategori perbuatan makar.

“Jangan lupa, kebebasan berpendapat juga dijamin konstitusi, khususnyaPasal 28E ayat (3) yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’,” paparnya sambil menambahkan, yang jelas-jelas bisa disebut makar adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang nyata-nyata hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia (NKRI).

Murphi juga menilai pernyataan Hendropriyono belum terkategori melanggar Pasal 16 UU No 40/2008 karena ada keterangan WNI keturunan Arab sangat dihormati di Indonesia.

Namun ia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan di negara hukum berlaku supremasi hukum, dan juga prinsip equality before the law (kesetaraan di muka hukum).

“Siapa pun tunduk pada hukum, tanpa kecuali. Mereka yang melanggar hukum harus diminta pertanggungjawabannya,” terangnya.

Bila ada WNI keturunan Arab terindikasi melanggar Pasal 87, 107 dan 110 KUHP tentang makar, lanjut Murphi, maka harus diminta pertanggungjawabannya, begitu pun bila Hendropriyono terindikasi melanggar Pasal 16 UU No 40/2008, harus pula diminta pertanggungjawabannya.

“Tak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tukasnya.

Menurut Murphi, jangan sampai kemajuan demokrasi yang sudah berhasil dicapai Indonesia sedemikian rupa dicederai dengan pernyataan-pernyataan elite politik yang kontraproduktif yang bisa membawa Indonesia set back (mundur ke belakang) sebagaimana era Orde Baru.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas