Menurut Kapolri, People Power untuk Gulingkan Pemerintah adalah Tindakan Makar
Pemilihan Umum 2019 sudah berlangsung pada 17 April lalu, namun suhu politik justru memanas.
Editor: Hasanudin Aco
Hampir separuh kekuatan Polri dikerahkan di seluruh Indonesia, yakni 271.880 personil.
TNI Siap Antisipasi Munculnya Keberatan terhadap Hasil Penetapan Pemilu Dalam kesempatan yang sama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan untuk membantu Polri dalam pengamaman pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, lanjutnya, TNI telah mengerahkan 181.436 prajurit; dengan rincian BKO kepada Polri (70.571 personel), cadangan yang tersebar di seluruh Komandan Daerah Militer (106.865 orang), dan cadangan terpusat TNI yang selalu ada di Jakarta (4 ribu orang).
Artinya, menurut Hadi, pengerahan kekuatan TNI tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. Kekuatan personil TNI Angkatan Darat yang dikerahkan sebanyak 163.694 orang, personil TNI Angkatan Laut mencapai 11.117 orang, sementara personil TNI Angkatan Udara (6.625 orang).
Hadi mengatakan kekuatan TNI yang dikerahkan untuk pengamanan Pemilihan Umum 2019 adalah duapertiga dari kekuatan Polri yang diterjunkan.
TNI juga mengerahkan helikopter, KRI, dan Hercules.
TNI memperkirakan akan muncul keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang.
"Hal ini terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan. Beberapa pihak mengutarakan terjadi kecurangan, walaupun pihak penyelenggara pemilu menyatakan tidak terjadi. Akibat dari keberatan tersebut, dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan sebagainya yang sudah kami prediksi dan kami siagakan dengan Bapak Kapolri," ujar Hadi.
TNI juga melihat peningkatan penyebaran berita hoaks di media sosial.
Hoaks disebar karena ada aktor yang ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial - kesukuaan, agama, dan kesenjangan sosial – yang disalahgunakan untuk menimbulkan anarkisme massa.
Hadi menekankan eskalasi situasi politik dapat terjadi bila pihak-pihak yang tengah bersaing tidak dapat saling mengendalikan diri.
Ditambah lagi adanya aktor-aktor yang ingin menumpang pada situasi tersebut.
Cegah Gangguan Keamanan, TNI Lakukan Deteksi Dini
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan situasi tersebut, menurut Hadi, TNI telah mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan terkait kerawanan potensi konflik maupun indikasi pengerahan massa di masing-masing wilayah.
Melalui pembinaan teritorial, Hadi telah menginstruksikan setiap satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan berpolitik masyarakat.