Umbas: Rencana Pemindahan Ibu Kota Bukan Hal Sulit Bagi Presiden Jokowi
Kalau Malaysia saja bisa memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Brunei Darussalam juga memindahkan Ibu Kota.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta bukanlah hal yang sulit bagi Presiden Jokowi.
Sebab Jokowi adalah pemimpin visioner. Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan, sekaligus mampu merealisasikannya.
Demikian dikemukakan Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Amin, Michael Umbas, dalam diskusi yang digelar Arus Bawah Jokowi bertema “Memindahkan Ibu Kota: Ide Bung Karno dan Implementasi Jokowi” di Jakarta, Selasa (14/5/2019).
"Banyak hal yang sudah diwujudkan Presiden Jokowi. Misalnya berhasil mengulang sukses Bung Karno menggelar Asian Games yang sangat prestisius di mata Internasional. Kemudian infrastruktur dibangun merata di semua daerah, baik jalan tol, tol laut, hingga jalan desa, irigasi, bendungan, banyak sekali," ujar Umbas.
"Presiden Jokowi juga merealisasikan MRT di Jakarta yang idenya sudah sejak zaman Soeharto, namun baru terealisasi era Jokowi, sehingga Indonesia sudah seperti negara maju," kata Umbas melanjutkan.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara Buka Kesempatan Bagi Jakarta Perbanyak Ruang Terbuka Hijau
Dia mengatakan ketika Jokowi membahas gagasan besar untuk memindahkan ibu kota Jakarta, banyak yang memberi tanggapi nyinyir dan utopis.
"Misalnya ada yang menyebut rencana penindahan ibu kota hanya buntut kekecewaan karena Ahok kalah dalam Pilkada di DKI," ujarnya.
Ada juga yang memganggap itu hanya sebagai pengalihan isu di tengah sengketa pemilu 2019.
"Padahal pemindahan ibu kota tak serendah dan sekecil anggapan mereka itu. Gagasan Pak Jokowi itu untuk kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia," kata Umbas.
Ditegaskan bahwa memindahkan ibu kota juga membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukan sebatas wacana politik.
"Jokowi justru membangun di daerah-daerah luar Pulau Jawa sehingga inilah yang disebut Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris. Pembangunan yang merata membuka sumber ekonomi baru bang bangsa Indonesia," katanya.
Kalau Malaysia saja bisa memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Brunei Darussalam juga memindahkan Ibu Kota.
"Indonesia sebagai negara besar tentu sangat bisa memindahkan ibu kota. Pak Jokowi akan mewujudkan itu," katanya.
Plt Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan pemindahan ibu kota itu sangat penting karena Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng.
"Di sisi lain, Jakarta juga masih ada peluang untuk menjadi daerah khusus karena pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di Jakarta," kata Akmal.
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota juga penting dalam kaitannya dengan lingkungan dan faktor spiritual. Sebab mengambil keputusan bangsa harus dalam situasi dan kkndisi yang nyaman, tenang, dan, damai.
"Bung Karno membangun istana di lokasi strategis di Bogor, tampak siring Bali. Sebab secara spiritual emosional bisa ambil keputusan strategis bangsa di tempat yang baik. Sebaiknya, yang jadi ibu kota nanti wilayah administratif saja. Biar tak ada kericuhan. Sebab wilayah administratif tidak ada DPRD," katanya.
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo zaman Bung Karno sudah dilakukan perencanaan pemindahan ibu kota dan sudah ada simbolisasi tiang dan ketika itu ada dubes Rusia, dubes AS yang hadir saat peresmian peletakan batu pertama.
"Jadi sudah ada perencanaan yang matang. Tapi karena peristiwa 1965 dan masalah pembiayaan, akhirnya tak terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu, Palangkaraya selain pusat ibu kota juga pangkalan pertahanan berbasis angkatan udara," katanya.
Dalam merealisasikannya, butuh komunikasi politik dan kesepakatan pemerintah bersama DPR.
"Kalau melihat konfigurasi pilitik, saya optimis bisa dilakukan," ujar Eko.