TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai tak ada keadaan mendesak untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pemilu oleh DPR.

Sebab, ia melihat dugaan kecurangan yang dituduhkan terstruktur, sistematis dan masif belum ditunjukkan dengan bukti-bukti yang kuat.

"Bagi kami itu juga tidak urgent sama sekali ya, karena masih banyak persoalan dan PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan oleh DPR sekarang ini," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Dan tidak ada kecurangan yang belum kita lihat adanya indikasi bukti bahwa untuk mendukung tuduhan ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut," imbuhnya.

Justru, kata Bara, ia mengimbau kepada teman-temannya sesama anggota DPR untuk fokus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih belum terselesaikan di DPR.

"Kita kan waktu bekerja tinggal berapa? empat bulan sampai akhir september. Masih banyak  RUU yang harus kita selesaikan. Kita harus fokus di situ dulu," pungkas Legislator PAN itu.

Baca: TKN Sebut Tudingan Kecurangan Pemilu Oleh BPN Upaya Memanipulasi Masyarakat

Sebelumnya, berkembang wacana untuk menggulirkan Pansus Penyelenggara Pemilu 2019 di DPR.

Wacana tersebut diusulkan oleh partai-partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandi, seperti Gerindra dan PKS.

Sementara, partai pengusung Joko Widodo-KH Maruf Amin tegas menolak digulirkannya usulan pembentukan Pansus Pemilu.

Satu di antaranya yakni fraksi Golkar DPR RI yang menolak dibentuknya Pansus Pemilu.

"Oleh karena itu, kami sampaikan Fraksi Partai Golkar menolak dengan tegas apabila ada usulan Pansus Pemilu oleh DPR RI," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sisa waktu masa jabatan anggota DPR RI yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak membuat semangat dan kinerja DPR mengendor. 

Bamsoet, panggilan akrabnya, menyatakan seluruh fraksi di DPR RI telah bersepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas.

"DPR RI terus berkoordinasi dengan pemerintah agar dalam sisa masa waktu jabatan yang akan berakhir pada bulan September 2019, dapat secara maksimal menyelesaikan RUU yang masuk prioritas. Pimpinan dewan juga terus melakukan rapat konsultasi dalam rangka akselerasi penyelesaian RUU dengan Pimpinan AKD dan  Pansus yang menangani RUU," kata Bamsoet usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, di ruang kerja Ketua DPR RI, yang kemudian dilanjutkan rapat konsultasi pimpinan dengan para ketua pansus dan panja RUU dan ketua-ketua Komisi di ruang rapat pimpinan DPR di Jakarta, Rabu (15/5/2019).