Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat tetap tenang jelang pada 22 Mei 2019 saat pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU.

"Nggak ada apa-apa, rakyat tenang saja.‎ Saya yakin kita semua bagaimanapun di lubuk hati adalah nasionalis. Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Ini hanya retorika saja," ucap Hendropriyono usai acara buka puasa bersama kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang atau Oso, Rabu (15/5/2019) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menyoal bakal adanya aksi kepung KPU hingga people power, menurutnya, jika ingin mencapai kekuasaan dan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku maka itu dinamakan kudeta.

"Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.

Baca: BPN Prabowo-Sandi Tidak Akan Tempuh Jalur MK, Dahnil: Ada Makar yang Masif Terhadap Hukum Kita

Baca: Tolak Hasil Penghitungan KPU, Prabowo Diminta Jokowi Ikuti Aturan yang Ada

Baca: BERITA FOTO: Dua Wanita Perekam dan Penyebar Video Penggal Jokowi Tak Ingin Wajahnya Disorot Kamera

Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya, sedari awal pun Prabowo sudah berujar demikian.

Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.

"Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya)," singkatnya.

Jokowi Tanggapi Prabowo

Sementara itu, Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi turut bersuara soal pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan sebaiknya semua pihak menyerahkan semua proses penghitungan suara kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Ya kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU. Jadi serahkan ke KPU," ujar Jokowi, Rabu (15/5/2019) usai buka puasa bersama di rumah pimpinan DPD, Kuningan, Jakarta Selatan.

Jokowi juga meminta masyarakat turut serta mempercayai hasil Pemilu.

Kalaupun ada kecurangan, semuanya sudah ada jalur dan mekanismenya.

"Semua kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh Undang-Undang. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi‎," katanya.

Prabowo akan menolak

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

Pemaparan tersebut dihadiri Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta sejumlah elit BPN.

Dalam pidatonya Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Menurutnya mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," katanya.

Pernyataan Djoko Santoso

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko Santoso karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. 

Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," katanya.

Klaim suara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya.

Pemaparan dilakukan tim pakar Prabowo-Sandiaga, Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo-Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," katanya.

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.

Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," katanya.