Tribun

Pemilu 2019

Polri Jamin Keamanan Saat Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Pada 22 Mei 2019

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjamin situasi keamanan dan ketertiban nasiona pada 22 Mei 2019.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Polri Jamin Keamanan Saat Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Pada 22 Mei 2019
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjamin situasi keamanan dan ketertiban nasiona pada 22 Mei 2019.

Diketahui, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Selain itu, ada pula ancaman people power yang disebut akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019.

"Yak, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, InsyaAllah aman," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Baca: Soal Ancaman Saat Pengumuman Rekapitulasi Suara, Wiranto: Senapan Simpan Dulu, Pakai Pentungan Saja

Iqbal menegaskan Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.

Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor Undang-Undang (UU) atau hukum yang berlaku.

"Bahwa penyampaian pendapat dimuka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," kata dia.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.

Baca: Sri Mulyani Bagikan Kiat Milenial Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan memandang enteng serta akan tetap berjaga untuk segala kemungkinan.

"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," tutur dia.

"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," katanya.

Pakai pentungan

Menko Pulhukam Wiranto meminta TNI dan Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

Diketahui pada 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Atas hal tersebut, Wiranto, menyikapi berbagai ancaman yang berpotensi terjadinya konflik dengan aparat keamanan.

Baca: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga Survei Quick Count

"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan. Saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu‎. Pakai pentungan saja. Itupun kalau tidak perlu enggak usah," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Tidak hanya itu, Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husnah khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019 nanti untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak papa yang penting bisa rangkul-rangkulan jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik disana," tuturnya.

Baca: Rembuk Nasional Aktivis 98 Tetap Akan Menginap di KPU Meski Tidak Kantongi Izin dari Polisi

Diketahui, Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demo di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam), Wiranto berikan keterangan mengenai pengamanan pasca hari pencoblosan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2019).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam), Wiranto berikan keterangan mengenai pengamanan pasca hari pencoblosan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2019). (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. 

Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Baca: Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Jokowi Jadi Tersangka: Pesan Hingga Penjelasan Polisi

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. 

Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut solat serta berzikir bersama.

Rembuk Nasional Aktivis akan tetap turun

orum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 masih menunggu izin dari pihak kepolisian untuk menginap dalam mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Namun, menurut Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi pihaknya tetap akan turun meski tidak mendapatkan izin.

"Kami akan tetap menggerakan 5.000 aktivis 98 untuk menjaga dan mengawal KPU RI dari tindakan inkonstitusional dari para pihak yang hendak melemahkan dan mendelegitimasi KPU RI yang telah bekerja sesuai amanat konstitusi," ujar Sayed saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).

Baca: Kondisi Ratu Tisha Usai Jadi Korban Kericuhan di Laga PSS Sleman Kontra Arema FC

Aksi ini direncakana melibatkan 5.000 aktivis 98 yang datang dari 34 provinsi se-Indonesia.

Sejumlah aktivis yang bakal hadir diantaranya Wahab Talaohu, Hengki Irawan, Sayed Junaedi Rizaldi, dan Abdullah Taruna.

Sayed mengatakan saat ini polisi sedang mengkaji surat permohonannya.

Baca: Putra Sulung Yuni Shara Sukses Memikat Hati, Intip Potretnya yang Disebut Mirip Raffi Ahmad

Polisi memberikan waktu 3 hingga 4 hari untuk memutuskan apakah mengizinkan atau tidak.

"Tapi, kalau tidak ada izin pun kita tetap turun dengan rencana awal (menginap di KPU). Belum ada perubahan dari rencana awal," tutur Sayed.

Sementara itu, Abdullah Taruna yang menjadi eskponen aksi ini, mengatakan saat ini eskalasi politik nasional kian memanas. 

Dirinya mengungkapkan RNA bakal menjaga NKRI dari upaya makar melawan pemerintahan yang sah lewat people power.

Baca: Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Jokowi Jadi Tersangka: Pesan Hingga Penjelasan Polisi

"Upaya people power atau yang punya asosiasi dengan kerusuhan masal dimulai dengan mendelegitimasi hasil pemilu. Secara terang sudah menolak hasil keputusan KPU RI," tutur Abdullah.

Seperti diketahui, Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 mengirimkan surat permohonan ke Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi mengawal hasil perhitungan di Gedung KPU.

Aksi tersebut akan berlangsung dua hari yakni pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas